Begini Strategi Menhub Atur Arus Balik Penyeberangan Sumatra-Jawa

- Menhub Dudy Purwagandhi menekankan fokus pengendalian arus balik Lebaran 2026 di lintas penyeberangan Sumatra–Jawa agar berjalan aman, lancar, dan responsif terhadap kondisi lapangan.
- Beragam strategi disiapkan seperti percepatan mekanisme tiba-bongkar-berangkat (TBB), optimalisasi rest area dan buffer zone, serta pemanfaatan drone untuk pemantauan real-time di Bakauheni.
- Dudy meminta percepatan penerapan TBB di lebih banyak dermaga, pengaturan arus kendaraan dalam pelabuhan, perluasan zona pembelian tiket Ferizy, dan pencegahan praktik percaloan demi kelancaran layanan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta seluruh pemangku kepentingan fokus menghadapi arus balik Lebaran 2026. Khususnya, terutama di lintas penyeberangan Sumatra-Jawa.
Dudy ingin memastikan agar arus balik di lintas penyeberangan Sumatra-Jawa berjalan lebih terkendali, selamat, aman, dan lancar.
"Puncak arus mudik sudah kita lewati. Saat ini, fokus kita adalah memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang,” kata Dudy, dikutip Senin (23/3/2026).
1. Strategi yang disiapkan

Sejumlah strategi pun telah disiapkan, antara lain percepatan aktivasi tiba-bongkar-berangkat (TBB) saat terjadi peningkatan kendaraan, disertai simulasi kapasitas layanan pada skema 5 dan 6 dermaga guna memastikan daya tampung optimal.
Antisipasi juga dilakukan terhadap potensi titik crossing di Bakauheni agar tidak menghambat arus bongkar muat, serta optimalisasi rest area melalui koordinasi intensif dengan kepolisian dalam pengaturan distribusi dan arus kendaraan.
Selain itu, dilakukan evaluasi penggunaan dermaga non-TBB dan pengaturan jumlah kapal agar tetap efisien, serta menyiapkan opsi penggunaan lintas alternatif Pelabuhan Panjang–Krakatau Bandar Samudra (KBS) apabila terjadi penumpukan kendaraan.
Pemanfaatan teknologi juga diperkuat melalui penggunaan drone untuk pemantauan secara real-time, khususnya di wilayah Bakauheni guna mengidentifikasi potensi antrean secara cepat dan akurat.
2. Optimalisasi buffer zone

Di sisi hulu, optimalisasi buffer zone, rest area dalam penerapan mekanisme delaying system di Pulau Sumatra dilakukan melalui koordinasi bersama Korlantas Polri untuk menahan kendaraan sebelum memasuki pelabuhan.
Selain itu, peningkatan kewaspadaan dilakukan pada titik rawan, seperti area penjualan oleh-oleh di turunan flyover yang berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas.
Dudy menegaskan, hasil evaluasi arus mudik menjadi dasar dalam menyempurnakan strategi arus balik, mengingat potensi pergerakan masyarakat masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.
“Setiap catatan selama arus mudik harus segera kita perbaiki. Jangan menunggu masalah membesar. Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan,” ujar dia.
3. Mekanisme TBB mesti dipercepat

Berdasarkan hasil evaluasi, puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026. Secara umum penyelenggaraan berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat sejumlah catatan penting, salah satunya terkait penerapan mekanisme TBB yang baru optimal di 3–4 dermaga.
Ke depannya, Dudy meminta agar mekanisme TBB dapat diberlakukan lebih cepat dan diperluas hingga 5–6 dermaga untuk meningkatkan kapasitas layanan serta menekan potensi antrean.
“Penerapan TBB harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Jika terjadi lonjakan, harus bisa segera diberlakukan secara optimal,” kata Dudy.
Dudy pun turut menyoroti pentingnya pengendalian arus kendaraan (flow) di dalam kawasan pelabuhan agar antrean tidak meluas hingga keluar area pelabuhan.
Di sisi lain, pengaturan di kawasan penyangga turut menjadi sorotan, seperti di kawasan Indah Kiat yang memerlukan rekayasa operasional berupa penambahan atau pelebaran akses bongkar muat guna menghindari perpotongan arus kendaraan.
Sementara itu, aktivitas pembelian tiket juga menjadi evaluasi, dengan perlunya perluasan radius zona pembelian tiket lebih dari 4 km untuk meminimalkan penumpukan di titik-titik krusial menuju pelabuhan.
Dudy menegaskan pentingnya penerapan sistem tiket Ferizy dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket untk mencegah praktik percaloan dan meningkatkan ketertiban layanan.
“Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan, ketertiban, dan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.


















