Belanja Negara 2027 Naik, Ekonom Soroti Kemampuan Kejar Penerimaan

11 Sep 2026, 11:02 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Belanja Negara 2027 Naik, Ekonom Soroti Kemampuan Kejar Penerimaan

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Target belanja negara 2027 naik Rp9,1 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun, sementara penerimaan ditargetkan Rp3.435,1 triliun, didominasi perpajakan Rp2.912 triliun.
Ekonom Celios Nailul Huda menilai kemampuan meningkatkan penerimaan masih terbatas karena realisasi belum mencapai target, serta permintaan setoran Rp120 triliun kepada Danantara mencerminkan pendapatan lain seret.
Nailul mendorong anggaran diprioritaskan untuk daya beli, termasuk subsidi BBM dan bansos, serta mengevaluasi atau menghentikan MBG karena menyedot anggaran besar dan kasus keracunan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah dinilai perlu lebih realistis dalam menyusun belanja negara 2027, terutama dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Terlebih, target belanja negara tahun depan disepakati naik Rp9,1 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun, dari rencana sebelumnya sebesar Rp4.097,2 triliun.

Ekonom Celios, Nailul Huda, menilai kenaikan penerimaan negara yang diklaim pemerintah belum cukup menjadi dasar untuk menyatakan kondisi fiskal sudah kuat. Pasalnya, meski penerimaan negara, termasuk dari sektor pajak, tumbuh puluhan persen, realisasinya masih belum mencapai target yang ditetapkan.

“Saya melihat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara masih terbatas. Meskipun diklaim penerimaan negara naik puluhan persen, termasuk pajak, namun masih belum mencapai target yang dicanangkan,” ujar Nailul kepada IDN Times, Jumat (11/9/2026).

Selain belanja negara, penerimaan negara ditargetkan bertambah menjadi Rp 3.435,1 triliun dari perencanaan sebelumnya Rp3.426,0 triliun, naik Rp 9,1 triliun. Kenaikan bersumber dari penerimaan perpajakan Rp2.912 triliun yang disumbang dari penerimaan pajak serta bea dan cukai. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak Rp522,5 triliun.

1. Pemerintah perlu tetapkan prioritas utama

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain penerimaan pajak, Nailul menyoroti sumber pendapatan pemerintah lainnya yang dinilai masih terbatas. Hal itu, menurutnya, tercermin dari permintaan pemerintah kepada Danantara untuk menyetorkan dana hingga Rp120 triliun.

Menurut Nailul, permintaan tersebut justru menunjukkan bahwa pemerintah masih membutuhkan tambahan sumber pembiayaan di tengah penerimaan negara yang belum optimal.

“Pendapatan dari kantong lainnya juga seret. Makanya Purbaya meminta Danantara setor hingga Rp120 triliun, yang mana membuat Danantara kebingungan sendiri. Jadi klaim ‘uang banyak’ Purbaya sekali lagi dipertanyakan,” katanya.

Dengan kondisi penerimaan yang masih terbatas, Nailul menilai pemerintah perlu menetapkan prioritas anggaran secara lebih tepat. Menurutnya, belanja negara seharusnya diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Dengan kondisi penerimaan seperti itu, pemerintah sekali lagi harus memiliki prioritas anggaran yang benar-benar menyentuh daya beli masyarakat,” ujarnya.

2. Persoalan daya beli masih jadi tantangan utama di perekonomian

ilustrasi perempuan belanja bahan makanan (pexels.com/Gustavo Fring)

Nailul mengatakan persoalan daya beli masih menjadi salah satu tantangan utama perekonomian. Masyarakat masih menghadapi tekanan dari harga kebutuhan pokok, sehingga belanja yang bersifat langsung membantu masyarakat dinilai perlu menjadi prioritas.

Karena itu, ia menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan sosial (bansos) masih layak diprioritaskan dalam anggaran tahun depan.

3. Program MBG harus segera dievaluasi karena sedot anggaran yang besar dan banyaknya keracunan

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di SD Tugu, Jebres, Solo. (IDN Times/Larasati Rey)

Di sisi lain, program dengan kebutuhan anggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dievaluasi. Bahkan, Nailul menilai pemerintah memiliki alasan untuk menghentikan program tersebut menyusul banyaknya kasus keracunan yang terjadi.

“Program-program yang membutuhkan uang besar seperti MBG harus dilihat lagi. Dengan banyaknya kasus keracunan, program MBG sudah layak untuk dihentikan,” tegasnya.

Menurut Nailul, penghentian MBG dapat menciptakan ruang fiskal yang kemudian dialihkan untuk program yang lebih mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat.