Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang bergerak cepat melakukan pengawasan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang mengisi LPG 3 kilogram (kg). (Dok. Pertamina)

Intinya Sih

Pembelian LPG 3 kg harus menggunakan KTP mulai 1 Juni 2024.
Menteri Perdagangan optimistis warga bisa dipercaya dengan aturan baru ini.
Kebijakan ini untuk pendataan agar subsidi tepat sasaran dan meminimalisasi kecurangan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pertamina Patra Niaga mengumumkan mulai 1 Juni 2024 pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) alias LPG bersubsidi harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pangkalan mulai 1 Juni 2024 ini. Menanggapi aturan baru ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan optimistis warga masyarakat bisa dipercaya.

"Saya kira warga bisa dipercaya dan taat dengan peraturan. Saya kira warga bisa dipercaya," kata Zulkifli usai meninjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik PT Bajubang Gasindo (Sadikun) di Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (1/5/2024), dilansir ANTARA.

1. Mendag berkaca dari kasus minyak goreng

ilustrasi minyak goreng (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Dia mencontohkan saat kelangkaan minyak goreng di mana untuk membeli dua liter minyak goreng, harus menggunakan KTP dan KK.

"Saya bilang jangan curiga sama rakyat karena kadang-kadang yang perlu dicurigai itu yang mimpin-mimpin pejabat, wali kota, bupati, gubernur, menteri. Jadi dulu beli minyak dua liter harus pakai KTP. Saya bilang harus dipercaya, gimana caranya? pakai gantungan aja hanya boleh beli dua liter, ibu-ibu baca dan pasti hanya beli dua liter," ucapnya.

2. Pertamina sebut kebijakan ini adalah cara pendataan agar LPG 3 kg tepat sasaran

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menambah pasokan 66 ribu tabung LPG subsidi untuk Pulau Sumbawa pascalebaran. (dok. Pertamina)

Di lokasi yang sama, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan kebijakan pembelian dengan KTP ini, sesungguhnya dalam konteks pendataan kepada masyarakat agar subsidi tepat sasaran dengan ketentuan regulasi dari Kementerian ESDM.

"Per 1 Juni 2024 ini, memang kita sudah mengintegrasikan sistem dari Pertamina ke agen elpiji, ke Pangkalan, dan ke masyarakat, sehingga ini nanti pemerintah akan bisa profiling konsumen kepada siapa-siapa saja gas bersubsidi ini tersalurkan," kata dia.

3. Kebijakan beli LPG 3 kg wajib KTP bukan untuk mempersulit

Pertamina tambah stok LPG 3 Kg di Pontianak. (IDN Times/istimewa).

Kebijakan ini, lanjut Ega, sesungguhnya bukan untuk mempersulit, tapi untuk menjaga hak-hak masyarakat yang membutuhkan sehingga bisa diminimalisasi apabila ada indikasi kecurangan.

"Barangkali karena disparitas harga yang subsidi dengan non subsidi cukup jauh, apabila ada indikasi pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan ini justru kita bisa mulai tahu bagaimana memproteksinya seperti itu," tuturnya.

"Jadi tujuan daripada pencatatan ini, untuk memberikan efektifitas pada target sasaran masyarakat yang membutuhkan jangan sampai hak masyarakat membutuhkan yang sesuai peruntukannya ini, diambil oleh masyarakat yang tidak berhak," kata dia menambahkan.