Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi lewat Pengelolaan APBN dan Subsidi
- Belanja subsidi dan kompensasi energi 2026 diproyeksikan mencapai Rp525,9 triliun, melonjak dari Rp338 triliun dalam APBN awal akibat gejolak ekonomi global.
- Pemerintah memperketat penyaluran subsidi agar tepat sasaran, termasuk melalui verifikasi digital MyPertamina bagi penerima BBM bersubsidi.
- APBN dipertahankan sebagai peredam lonjakan harga energi; pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 tercatat 5,29 persen secara tahunan, dengan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Jakarta, IDN Times – Delapan bulan pertama 2026 tidak ramah bagi anggaran energi Indonesia. Gejolak ekonomi global yang terus bergulir mendorong naiknya kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi energi.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik diperkirakan mencapai Rp525,9 triliun pada akhir Desember 2026. Angkanya naik cukup tajam dari perkiraan awal sebesar Rp338 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dirancang pada 2025,.
Di tengah tekanan fiskal itu, pemerintah tetap memilih untuk tidak mengalihkan beban ke masyarakat. Stabilitas harga energi tetap dijaga lewat pengelolaan APBN yang cermat dan kebijakan subsidi yang terus dipertahankan.
1. Penajaman penerima subsidi pemerintah
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara. (dok. IDN Times) Suahasil mengungkapkan, pemerintah terus berupaya melakukan penajaman penyaluran subsidi pemerintah. Tujuannya, supaya masyarakat yang betul-betul berhak dapat menerima subsidi.
“Subsidi sebaiknya kita berikan pada yang betul-betul berhak. Siapa yang berhak subsidi? Orang-orang yang berhak dibantu. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok masyarakat yang memiliki usaha dan memerlukan dorongan,” ujarnya.
Contoh lain, Suahasil menceritakan soal subsidi BBM selektif yang penyalurannya diperketat melalui aplikasi MyPertamina. Dengan mekanisme ini, hanya mereka yang sudah terdaftar dan terverifikasi yang bisa mengakses harga subsidi di SPBU.
“MyPertamina kami harap makin lama makin baik. Kita minta pada Pertamina supaya yang mengisi bensin subsidi itu betul-betul yang terdaftar dan verified lewat mekanisme digital,” jelasnya.
2. Usulan perbaikan skema subsidi
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. (dok. IDN Times) Dua suara dari kalangan pakar turut mewarnai diskusi. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menawarkan tiga skema reformasi subsidi yang dirancang untuk menjaga akses energi tetap universal tanpa meninggalkan kelompok paling rentan. Kuncinya, menurut Fabby, adalah penerapan yang bertahap dan transparan, bukan perubahan mendadak yang justru menimbulkan guncangan sosial.
Dari kalkulasi IESR, reformasi yang terstruktur berpotensi menghemat hingga Rp223 triliun. Namun, Fabby menegaskan, penghematan itu harus dibarengi dengan jaring pengaman yang konkret. "Sebelum subsidi dicabut, kelompok yang terdampak perlu diberikan Bantuan Langsung Tunai," ujarnya.
Di sisi lain, Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Ardhi Wardhana membingkai persoalan ini dengan cara yang berbeda. Krisis energi global dan tekanan geopolitik yang terjadi hari ini, menurutnya, bukan anomali melainkan pola yang akan terus berulang. Maka yang perlu dibenahi bukan hanya respons jangka pendek, melainkan juga formula subsidi dan kompensasi yang cukup tangguh untuk menyerap kejutan dari krisis-krisis berikutnya.
3. APBN sebagai shock absorber
Ilustrasi SPBU Pertamina. (dok. Pertamina Retail) Menanggapi persoalan naiknya harga energi, Suahasil memastikan bahwa APBN akan terus berperan sebagai shock absorber bagi masyarakat. Ketika harga minyak dunia melonjak, harga BBM di dalam negeri tidak serta-merta ikut bergerak.
"Shock tidak langsung ditransfer ke masyarakat. Supaya stabilitas harga bisa terjaga dalam negeri," ujarnya.
Pendekatan ini terbukti menjaga perekonomian tetap bergerak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal II-2026 tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini menjadi cerminan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga di tengah tekanan global yang tidak ringan. (WEB)
