Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa tugas menciptakan lapangan kerja pada dasarnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali bank sentral. Pasalnya, penciptaan lapangan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan fiskal pemerintah, investasi, produktivitas, hingga kondisi pasar tenaga kerja. Karena itu, memasukkan target ketenagakerjaan ke dalam mandat BI berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas.
"Jika pertumbuhan ekonomi atau penyerapan tenaga kerja tidak sesuai harapan, akan sulit menentukan apakah kegagalan tersebut berasal dari kebijakan moneter atau faktor lain. Akibatnya, tanggung jawab menjadi kabur," ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, dalam situasi tersebut BI berpotensi disalahkan atas persoalan yang sebenarnya berasal dari sektor lain. Sebaliknya, BI juga dapat berargumen bahwa perannya hanya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, bukan menjamin hasil akhirnya berupa peningkatan lapangan kerja.
Selain itu, Yusuf juga menyoroti potensi konflik tujuan antara mandat menjaga stabilitas harga dan dorongan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang normal, kedua tujuan tersebut umumnya dapat berjalan beriringan. Namun situasi menjadi lebih kompleks ketika inflasi meningkat di saat pertumbuhan ekonomi melemah.
Dalam kondisi seperti itu, bank sentral sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi, BI perlu menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi.
"Pengalaman berbagai negara menunjukkan kredibilitas bank sentral justru ditentukan oleh kemampuannya menjaga stabilitas harga ketika menghadapi tekanan untuk mendukung pertumbuhan jangka pendek," ujar Yusuf.
Karena itu, ia menilai penting adanya kejelasan mengenai prioritas tujuan kebijakan moneter. Tanpa hierarki yang jelas, setiap keputusan terkait suku bunga berpotensi memicu perdebatan politik. Lebih lanjut, Yusuf menilai pasar keuangan juga cenderung sensitif terhadap indikasi semakin eratnya hubungan antara kebijakan moneter dan agenda fiskal pemerintah. Meski sinergi antara pemerintah dan BI diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terdapat kekhawatiran apabila mandat bank sentral secara eksplisit dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah.
"Kekhawatiran ini tidak lepas dari pengalaman masa lalu ketika bank sentral berperan sebagai instrumen pembangunan dan pada akhirnya kehilangan independensinya," tutur Yusuf.
