BNI Berhasil Salurkan Rp182,2 Triliun Pembiayaan Berkelanjutan
- Pembiayaan berbasis SLL terealisasi Rp6 triliun ke berbagai sektor, termasuk agrifood, manufaktur semen, dan kemasan.
- Debitur wajib memenuhi ketentuan AMDAL, UPL/UKL, atau PROPER sesuai dengan sektor usahanya.
- BNI dorong transformasi sistem keuangan hijau dengan penerapan prinsip ESG dalam proses bisnis.
Jakarta, IDN Times - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus memperkuat perannya dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Hingga April 2025, BNI mencatat pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp182,2 triliun, atau 24 persen dari total kredit.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan dari jumlah tersebut, sebesar Rp72,8 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan hijau.
"Pembiayaan berkelanjutan menjadi strategi BNI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dinamika perubahan iklim juga mendorong sektor perbankan untuk berperan aktif dalam pembiayaan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).
1. Pembiayaan berbasis SLL terealisasi Rp6 triliun ke berbagai sektor
BNI, dijelaskannya, terus memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan dalam proses bisnisnya, termasuk dalam penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dalam ekonomi hijau, BNI menempatkan diri sebagai mitra strategis demi mendukung transisi berkelanjutan melalui layanan pendampingan dan pembiayaan berbasis Sustainability Linked Loans (SLL).
"Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan pembiayaan SLL sebesar Rp6,0 triliun kepada berbagai sektor, termasuk agrifood, manufaktur semen, baja, produk batu bara, dan kemasan. Pembiayaan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan perusahaan," kata Okki.
2. Debitur wajib memenuhi ketentuan AMDAL
Selain itu, BNI memiliki Risk Acceptance Criteria (RAC) yang mencakup mitigasi risiko perubahan iklim. Dalam RAC, ada persyaratan minimum bagi (calon) debitur di sektor yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti kepemilikan sertifikasi RSPO/ISPO, serta komitmen untuk menerapkan kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) dalam kegiatan pembukaan lahan, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit.
"Debitur juga diwajibkan memenuhi dokumen AMDAL, UPL/UKL, atau PROPER sesuai dengan sektor usahanya," jelas Okki.
BNI juga menerapkan prinsip pembiayaan secara selektif terhadap sektor-sektor dengan emisi tinggi, mempertimbangkan implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), serta rencana transisi energi yang jelas dan terukur dari debitur. Hal ini merupakan bagian dari komitmen BNI untuk mendukung pembiayaan yang bertanggung jawab serta mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.
3. BNI dorong transformasi sistem keuangan hijau
Okki menyebut adanya tuntutan pasar dan regulator mendorong bisnis lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, BNI ikut mengintegrasikan prinsip ESG dalam proses bisnis.
"BNI optimistis dapat mendorong transformasi menuju sistem keuangan hijau. Dengan pembiayaan berkelanjutan dan penerapan prinsip ESG, BNI berupaya mewariskan lingkungan sehat untuk generasi mendatang," kata Okki.
