Bos Baru Hipmi Dorong Kenaikan Plafon KUR Jadi Rp2 Miliar

Jona mengusulkan agar pembiayaan KUR dinaikkan menjadi Rp2 miliar agar pelaku UMKM bisa berkembang dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian.

Langkah tersebut juga sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kesetaraan ekonomi. Jona menyatakan pemerintah harus membantu pelaku usaha kelas menengah untuk naik kelas, bukan membuat yang kaya makin kaya.

"Jangan kaya makin kaya, tapi kita harus bisa membuat kelas menengah ini naik kelas. Sehingga kami menyarankan agar KUR jadi Rp 2 miliar," ujar dia.

Menurut Jona, KUR merupakan program pemerintah untuk membantu UMKM. Sektor UMKM sendiri berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90 persen total tenaga kerja di Indonesia.

Oleh karena itu, KUR, UMKM, dan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang saling berkaitan. Jona menilai ada kondisi yang kurang tepat di lapangan, di mana pelaku UMKM terpaksa beralih dari KUR ke kredit komersial swasta ketika kebutuhan modal usahanya sudah melewati batas Rp500 juta.

"Karena, saat ini ketika usahanya sudah kepentok di Rp 500 juta, dia beralih dari KUR ke kredit komersial," tutur Jona.

Di awal RDPU, Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyatakan program KUR sudah berjalan selama 17 tahun, tetapi kontribusinya belum maksimal terhadap perekonomian. Padahal, DPR melihat KUR sebagai alat intervensi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Andreas menyampaikan lima catatan terkait realisasi KUR saat ini. Pertama, masalah validasi data terkait sasaran KUR. Kedua, jumlah pengusaha mikro yang naik kelas menjadi pengusaha kecil masih di bawah 5 persen.

Ketiga, masalah pembiayaan untuk sektor yang belum bisa mengakses bank (unbankable). Keempat, kurangnya pendampingan dari Pemerintah Daerah (Pemda) maupun asosiasi. Kelima, masih minimnya peran dari perusahaan penjaminan.