BP BUMN Dinilai Tidak Akan Efektif, Apa Alasannya?
- BP BUMN memberikan kemunduran bagi Danantara
- Tata kelola akan semrawut antara BP BUMN dan Danantara
- Kementerian BUMN berubah jadi BP BUMN setelah DPR RI mengesahkan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 tahun 2003
Jakarta, IDN Times - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan menilai Badan Pengatur (BP) BUMN nantinya tidak bisa bekerja secara efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Menurut Herry, BP BUMN yang disebut sebagai regulator bertugas membuat regulasi, dan untuk pelaksanaan regulasi tersebut bakal dijalankan oleh Danantara dan BUMN.
"Oleh karena itu, BP BUMN tidak akan berperan banyak sebab untuk kinerja BUMN, pengawasannya dilakukan langsung oleh Danantara. Dengan demikian, yang banyak berperan tetap Danantara," ujar Herry kepada IDN Times, Selasa (7/10/2025).
1. BP BUMN berikan kemunduran bagi Danantara
Sorotan lain terhadap kehadiran BP BUMN adalah tentang koordinasi dengan Danantara nantinya. Menurut Herry, adanya BP BUMN memberikan kemunduran buat Danantara.
Herry menjelaskan, sesuai Undang Undang (UU) BUMN yang baru, BP BUMN secara implisit ada di atas Danantara karena rencana kerja dan anggaran (RKA) Danantara harus disahkan oleh BP BUMN.
"Sebelumnya, RKA dibuat Badan Pelaksana Danantara, kemudian disahkan Dewan Pengawas Danantara atas persetujuan Presiden. Jadi untuk Danantara, sekarang ada kemunduran," kata Herry.
2. Tata kelola akan semrawut
Di sisi lain, koordinasi antara BP BUMN dan Danantara secara tata kelola akan semrawut. Hal itu lantaran Kepala BP BUMN ex-officio ada di Dewan Pengawas Danantara, tapi di lain sisi, dia sebagai regulator yang akan mengesahkan RKA Danantara.
"Jadi, dia mengesahkan RKA yang dibuat sendiri. Kira-kira analoginya begitu," ujar Herry.
3. Kementerian BUMN berubah jadi BP BUMN
Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN resmi berubah menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN. Perubahan ini merupakan yang kesekian kalinya sejak pemerintah mendirikan institusi khusus untuk mengawasi perusahaan-perusahaan pelat merah.
Perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN terjadi setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi UU.
