BPH Migas mendorong percepatan regulasi Stasiun Induk CNG dan mini-LNG untuk mempercepat investasi serta mendukung pengembangan jaringan gas rumah tangga di wilayah Indonesia Timur.
Pemanfaatan CNG dan LNG dinilai penting sebagai alternatif energi rumah tangga guna mengurangi ketergantungan impor LPG yang telah mencapai 81 persen dari total kebutuhan nasional.
Kolaborasi antara regulator dan pelaku industri dianggap krusial agar potensi gas alam domestik dapat dimanfaatkan optimal demi mewujudkan kemandirian energi nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong percepatan regulasi terkait Stasiun Induk Compressed Natural Gas (CNG) dan Terminal Mini-Liquefied Natural Gas (LNG) guna mempercepat masuknya investasi sektor gas bumi.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk mendukung target pengembangan jaringan gas rumah tangga, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis.

Selain regulasi, skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi.

“Untuk memperluas jangkauan jargas menggunakan CNG, dapat dilakukan melalui konversi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) menjadi Stasiun Induk (Mother Station). Sedangkan untuk penyaluran penyaluran jargas non-pipa dapat menggunakan mini-LNG,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2026).

1. Dukung alternatif energi selain LPG

Tabung gas LPG 3 kilogram. (Dok/Pertamina Patra Niaga)

BPH Migas juga mendorong optimalisasi pemanfaatan CNG dan percepatan pengembangan mini-LNG sebagai alternatif energi rumah tangga.

Fathul mengatakan, pengembangan stasiun induk CNG dan infrastruktur mini-LNG dapat membuka pilihan energi bagi masyarakat selain LPG. Menurut dia, pemanfaatan CNG dan LNG juga dinilai dapat meningkatkan efektivitas distribusi gas sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih aman, bersih, dan efisien.

“Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan CNG dan LNG. Pilihan energi ini juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target Pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih dan efisien,” paparnya.

2. Impor LPG disebut capai 81 persen

Pasokan gas subsidi LPG 3 kilogram di Jawa Tengah. (Dok. Pertamina)

Fathul menuturkan, kebutuhan energi rumah tangga saat ini masih didominasi LPG bersubsidi. Kondisi itu dinilai membebani fiskal negara sekaligus meningkatkan ketergantungan impor. Dia menyebut impor LPG Indonesia saat ini telah mencapai 81 persen dari total kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, pengembangan CNG dan LNG untuk rumah tangga juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong swasembada energi nasional.

“Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa CNG merupakan gas yang berbeda dengan LPG, namun memiliki fungsi serupa sebagai sumber energi. Adapun, pemanfaatan CNG saat ini sudah mulai digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran,” katanya.

3. Kolaborasi dinilai penting

PGN Gagas menyalurkan 2.000-3.000 m3 gas bumi per bulan dengan mekanisme beyond pipeline yaitu Compressed Natural Gas (CNG). (Dok. PGN)

Fathul menilai kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi faktor penting untuk mempercepat pemanfaatan gas bumi nasional. Kerja sama tersebut diperlukan agar potensi gas alam domestik dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kemandirian energi nasional.

“Sehingga potensi gas alam yang melimpah dapat segera dirasakan manfaatnya demi mewujudkan kemandirian energi nasional,” ujarnya.