Buka AOE 2026, Apkasi Bidik Transaksi Riil dan Investasi Daerah
- Apkasi membuka AOE 2026 di ICE BSD untuk mempertemukan komoditas dan UMKM daerah dengan pembeli, investor, serta lembaga pembiayaan.
- Bursah Zarnubi menilai daerah membutuhkan akses pasar, investasi nyata, dan kewenangan yang memadai di tengah beban pelayanan dasar.
- Pemerintah pusat mendorong pameran daerah berlanjut dari MoU hingga groundbreaking investasi serta membuka peluang rantai pasok global bagi UMKM.
Tangerang, IDN Times — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara resmi membuka ajang tahunan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (27/8/2026). Gelaran yang mempertemukan pemerintah kabupaten dari seluruh Indonesia dengan kementerian, lembaga, penyedia jasa, hingga pelaku UMKM ini tidak lagi dirancang sekadar sebagai ajang seremonial. Sebaliknya, AOE 2026 diorientasikan secara konkret untuk mempertemukan potensi komoditas dan UMKM daerah langsung dengan pembeli, investor, serta lembaga pembiayaan.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa penyelenggaraan pameran tahun ini didasari oleh kebutuhan mendesak daerah terhadap akses pasar dan investasi yang nyata. Ia menyoroti bahwa pemerintah kabupaten saat ini memikul beban berat untuk memenuhi pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus dituntut untuk terus menciptakan lapangan kerja serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"AOE bukan sekadar pameran. Kalau hanya memamerkan produk, daerah sudah memiliki banyak tempat. Yang kita butuhkan adalah pasar. Kita punya komoditas, potensi investasi, dan UMKM unggulan, tetapi harus ada pembeli, investor yang masuk, serta akses pembiayaan dan teknologi," ujar Bursah Zarnubi.
1. Kemandirian daerah harus dibarengi kewenangan yang memadai
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara resmi membuka ajang tahunan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (27/8/2026). (Dok. Apkasi) Bupati Lahat tersebut juga menyinggung perihal rencana kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp735 triliun, atau naik 5,5 persen senilai Rp38,1 triliun dari outlook 2026 yang sebesar Rp696,9 triliun. Menurutnya, kenaikan angka tersebut tidak serta-merta melonggarkan ruang fiskal daerah karena beban belanja yang terus bertambah.
Kemandirian daerah, lanjut Bursah, harus dibangun dengan kewenangan yang memadai karena karakter setiap kabupaten tidak bisa diseragamkan dengan satu pendekatan. Oleh karena itu, ia mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat menjadi momentum untuk memperjelas kembali penataan kewenangan antara pusat dan daerah. Ia pun mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga integritas tanpa batas dalam mengelola anggaran rakyat, serta memastikan acara ini benar-benar berujung pada transaksi ekonomi yang nyata.
2. Dorongan investasi riil dari Pemerintah Pusat
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara resmi membuka ajang tahunan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (27/8/2026). (Dok. Apkasi) Merespons tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang hadir membuka pameran menyampaikan apresiasinya atas beban kerja para bupati. Ia memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus melakukan advokasi anggaran ke Kementerian Keuangan demi menjaga kesinambungan fiskal di daerah.
Bima turut memaparkan empat prioritas alokasi dana TKD yang harus dikawal di tingkat daerah. Keempatnya meliputi fokus pemenuhan pelayanan dasar, penjagaan ketahanan pangan dan energi, pelaksanaan transformasi ekonomi, serta konsistensi dalam menekan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Lebih lanjut, ia mendesak para kepala daerah untuk mengubah pola pikir dalam menyelenggarakan pameran agar mampu mengenali DNA ekonomi lokal masing-masing demi membentuk ekosistem yang tepat.
"Keberhasilan kepala daerah tidak bisa dilakukan seorang diri. Dituntut kepiawaian berkolaborasi antardaerah. Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi," tegas Bima Arya.
3. Ajang pameran turut menarik perhatian global
Talkshow BPDP bertema "Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan" yang digelar dalam rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (27/8). (dok. Apkasi) Dorongan agar daerah mampu melangkah lebih jauh juga datang dari Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri. Ia menyatakan kesiapan Kementerian Perdagangan dalam memfasilitasi UMKM daerah agar mampu menembus rantai pasok global. Fasilitasi tersebut akan diwujudkan melalui pemanfaatan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia yang saat ini telah tersebar luas di 33 negara.
Ajang pameran yang berfokus pada pasar, investasi, dan penguatan otonomi daerah ini turut menarik perhatian global. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran jajaran gubernur, dewan pengurus Apkasi, serta para duta besar dan perwakilan diplomatik dari berbagai negara sahabat dalam acara pembukaan. Perwakilan negara asing tersebut antara lain berasal dari Belarus, Maroko, Kuwait, Yordania, Tunisia, Kamboja, Pakistan, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol, yang kehadirannya diharapkan mampu membuka gerbang kerja sama internasional secara riil bagi kemajuan ekonomi daerah.
