Jakarta, IDN Times - Perum Bulog mengaku menjadi korban atas dugaan mark up atau perbuatan menaikkan harga impor beras dari Vietnam.
Klaim tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso seperti dikutip dari Antara, Minggu (7/7/2024).
"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Widiarso.
Widiarso menambahkan, tuduhan yang berujung pada laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tidak berdasarkan fakta.
Sebagaimana diketahui, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pekan lalu melaporkan Perum Bulog ke KPK terkait penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.
Oleh karena itu, hal tersebut bisa mencoreng reputasi perusahaan yang selama ini telah dibina oleh Perum Bulog.
"Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ujar Widiarso.
Lebih lanjut Widiarso menganalogikan, saat ini harga beras di pasaran misalnya Rp12.000 per kilogram (kg). Kemudian ada pihak yang tidak pernah mengikuti proses lelang tiba-tiba mengaku bisa menjual beras dengan harga Rp5.000 per kg.
Namun, pihak tersebut tidak pernah berniat menjual dan mengirimkan beras itu sehingga membatalkan keikutsertaannya pada lelang terbuka.
Widiarso lantas menjelaskan, jika tetap mengikuti lelang terbuka dan menawarkan harga tersebut, kemudian gagal menyerahkan beras maka Perum Bulog berhak memberikan denda kepada Tan Long Group.
"Sangatlah mudah untuk mengklaim telah menawarkan harga murah, bila barangnya tidak nyata dan tidak pernah diserahkan," kata dia.
Sejalan dengan itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengungkapkan, Tan Long Group yang diberitakan memberikan penawaran beras sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka.
"Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto.
Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, tetapi tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.
Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta yang dialamatkan ke Perum Bulog.
Di sisi lain, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog, Sonya Mamoriska mengatakan, pihaknya mendapatkan penugasan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengimpor beras sebesar 3,6 juta ton pada 2024.
"Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton," kata Sonya.
Impor dilakukan oleh Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.
Sampai akhir Juni, lanjut Sonya, Perum Bulog telah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri. Dia pun optimistis bisa menyerap 1 juta ton beras, melebihi dari target yang diberikan oleh pemerintah.
"Kami komitmen tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami yaitu kepemimpinan, kepercayaan, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat," tutur Sonya.