Buruh Bakal Tetap Demo Meski Dijanjikan Upah Naik, Ini Alasannya
Jakarta, IDN Times - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 bakal naik.
Kebijakan pengupahan yang baru dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Hanya saja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencemaskan kepastian kenaikan UMP yang diatur dalam PP 51/2023.
“Jika membaca dengan cermat PP No 51/2023, maka pernyataan bahwa upah minimum dipastikan akan naik adalah bentuk kebohongan publik. Hal ini, karena, di dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam PP 51/2023 dimungkinkan tidak adanya kenaikan upah minimum,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya yang dikutip Senin (13/11/2023).
1. KSPI sebut ada potensi UMP 2024 tak naik
Iqbal merujuk perubahan pasal 26 ayat 9 dalam PP Nomor 51/2023 yang berbunyi: jika nilai penyesuaian upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 lebih kecil atau sama dengan 0, upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.
Begitupun dalam pasal 26A ayat 5 yang mengatur: jika pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bernilai negatif, nilai upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.
“Frasa ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan artinya upah minimum tidak mengalami kenaikan. Karena itu, bohong kalau dikatakan upah minimum dipastikan akan naik. Karena ada kondisi di mana upah minimum tidak naik,” ujarnya.
2. Kenaikan UMP dikhawatirkan terlalu kecil dengan formula yang berlaku
Menurutnya, kalaupun upah minimum naik, kenaikannya dikhawatirkan sangat kecil. Sebab, formula penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 4 dan ayat 5 adalah nilai upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan.
Nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan didapat dari inflasi ditambah dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu atau alpha dikalikan upah minimum berjalan.
Sementara itu, indeks sebagaimana dimaksud pada merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Jadi menurut Iqbal, berapapun nilai pertumbuhan ekonomi, kalau dikalikan 0,1 hingga 0,3 maka nilainya akan menjadi lebih kecil.
“Jadi penetapan indeks tertentu sebesar 0,10-0,30 jelas-jelas kebijakan yang berorientasi kepada upah murah,” sebutnya.
3. Buruh akan lakukan aksi mogok kerja
Atas berbagai pertimbangan di atas, Iqbal mengatakan mogok nasional dapat dipastikan akan menjadi pilihan buruh. Dalam hal ini, 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan akan berhenti operasi alias mogok kerja.
"Aksi mogok nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas. Yakni UU No. 9 Tahun 1998, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh, yang di dalam Pasal 4, salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," tambahnya.
