CEK FAKTA: Benarkah Besaran Bantuan Penerima BSPS Rp20 Juta?

13 Apr 2026, 11:00 WIB

Ridwan Aji Pitoko

CEK FAKTA: Benarkah Besaran Bantuan Penerima BSPS Rp20 Juta?

Menteri Maruarar Sirait meninjau penerima bantuan BSPS di Kabupaten Tangerang (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi lebih aman dan sehat.
Besaran bantuan bervariasi: PKRS Rp20–40 juta dan PBRS Rp50–70 juta tergantung wilayah, sesuai Kepmen PKP Nomor 131/KPTS/M/2025 tentang Nilai BSPS TA 2025.
Program ini menargetkan 400 ribu penerima dari kelompok desil 1–4, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbanyak rumah layak huni di seluruh Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

akhir Oktober tahun lalu

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan peningkatan target penerima BSPS dari 45 ribu pada tahun 2025 menjadi 400 ribu pada tahun 2026.

2025

Kementerian PKP menetapkan besaran manfaat BSPS melalui Kepmen PKP Nomor 131/KPTS/M/2025 tentang Nilai BSPS TA 2025, dengan nilai bantuan bervariasi antara Rp20 juta hingga Rp70 juta per rumah tergantung wilayah dan jenis bantuan.

2026

Target penerima BSPS ditingkatkan menjadi 400 ribu keluarga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

kini

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dijalankan oleh Kementerian PKP di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki atau membangun rumah agar layak huni, aman, dan sehat.
Who?
Program ini dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan arahan langsung dari Menteri PKP Maruarar Sirait.
Where?
Program BSPS berlaku secara nasional, dengan besaran bantuan berbeda di wilayah Papua, Maluku Utara, serta daerah pulau kecil, terpencil, dan pegunungan.
When?
Kebijakan ini ditetapkan melalui Kepmen PKP Nomor 131/KPTS/M/2025 untuk tahun anggaran 2025, dengan target peningkatan penerima pada tahun 2026.
Why?
Pemerintah ingin memperluas kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat miskin hingga rentan miskin sesuai perintah Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan perumahan rakyat.
How?
Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan senilai Rp20–70 juta per rumah tergantung jenis bantuan dan wilayah penerima, agar masyarakat dapat memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah mau bantu orang yang rumahnya jelek biar jadi bagus dan sehat. Namanya bantuan BSPS. Uangnya beda-beda, ada yang dapat dua puluh juta, ada yang lebih banyak kalau di Papua atau tempat jauh. Yang ngatur itu Kementerian Perumahan. Pak Presiden Prabowo mau bantu banyak sekali, sampai empat ratus ribu rumah nanti.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak. Melalui skema bantuan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk daerah terpencil dan pegunungan, kebijakan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong semangat swadaya dan gotong royong dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dalam rangka membuat lebih banyak masyarakat memiliki rumah layak huni, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Buku Saku 0% yang dirilis pemerintah, BSPS merupakan program bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) agar menjadi rumah lebih layak, aman, dan sehat.

Bantuan ini bersifat stimulan atau pemicu, yakni pemerintah memberikan dukungan awal agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya secara swadaya dengan semangat gotong royong.

1. Besaran dan manfaat bantuan PKRS

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi warga Sulawesi Barat (Dok. Kementerian PUPR)

Di dalam Buku Saku 0% juga disebutkan, besaran dan manfaat yang diterima oleh penerima bantuan adalah sebesar Rp20 juta per rumah. Namun, angka tersebut hanya berlaku untuk manfaat peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) reguler di luar wilayah Papua dan Maluku Utara. Sementara untuk besaran manfaat penerima bantuan di wilayah Papua dan Maluku Utara adalah sebesar Rp25 juta per rumah.

Besaran manfaat juga berbeda untuk penerima bantuan yang tinggal di wilayah Papua dan Maluku Utara, tetapi berada di pulau-pulau kecil, daerah terpencil, dan pegunungan. Mereka menerima besaran manfaat sebesar Rp40 juta per rumah.

2. Besaran dan manfaat bantuan PBRS

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Toba, Selasa (24/3/2026). (Dok: Kementerian PKP)

Di sisi lain, besaran manfaat yang ditetapkan bagi penerima bantuan berupa Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) berbeda dengan PKRS.

Penerima bantuan PBRS di luar wilayah Papua dan Maluku Utara berhak mendapatkan manfaat sebesar Rp50 juta. Kemudian penerima manfaat di Papua dan Maluku Utara mendapatkan besaran manfaat sebesar Rp60 juta.

Adapun penerima bantuan PBRS yang ada di wilayah Papua dan Maluku Utara, tetapi tinggal di pulau-pulau kecil, daerah terpencil, dan pegunungan menerima besaran manfaat sebesar Rp70 juta per rumah. Besaran manfaat tersebut, baik PKRS maupun PBRS ditetapkan oleh Kepmen PKP Nomor 131/KPTS/M/2025 tentang Nilai BSPS TA 2025.

3. Kriteria penerima bantuan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Toba, Selasa (24/3/2026). (Dok: Kementerian PKP)

Dalam Buku Saku 0% dituliskan juga terkait penerima BSPS yang berasal dari kalangan desil 1-4. Di dalam buku tersebut dikatakan target 400 ribu penerima bantuan dari kalangan tersebut.

Desil 1-4 berarti kelompok masyarakat yang mencakup masyarakat sangat miskin hingga rentan miskin dan berhak menerima segala jenis bantuan sosial dari pemerintah. Adapun target 400 ribu penerima bangunan sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperbanyak rumah layak huni.

"Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali. Jadi, dari 45 ribu tahun ini (2025), tahun depan (2026) menjadi 400 ribu," kata Menteri PKP, Maruarar Sirait, pada akhir Oktober tahun lalu.

Dengan begitu, klaim yang disebut pemerintah terkait besaran manfaat Rp20 juta per rumah dan target 400 ribu penerima BSPS pada 2026 adalah fakta, bukan pernyataan tanpa dasar.