Celios Hitung Pendidikan Tinggi Gratis Butuh Rp91,8 Triliun

24 Sep 2026, 16:20 WIB3 min read

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Celios Hitung Pendidikan Tinggi Gratis Butuh Rp91,8 Triliun

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Celios memperkirakan pendidikan tinggi gratis membutuhkan Rp91,8 triliun per tahun, dengan asumsi biaya kuliah Rp19 juta bagi 4,8 juta mahasiswa PTN.
Kebutuhan itu setara 38,2 persen anggaran Makan Bergizi Gratis 2027; Celios menilai asset recovery tidak cukup stabil sebagai sumber pembiayaan.
Pemerintah belum menetapkan angka program pendidikan gratis dan sedang mendesain ulang anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp824 triliun untuk memperkuat kualitas pendidikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wacana program pendidikan gratis dari Taman Kanak-Kanak (TK)hingga perguruan tinggi membutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar, terutama untuk membiayai pendidikan tinggi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pendidikan gratis untuk jenjang SD hingga sekolah menengah atas (SMA) pada dasarnya telah tercakup dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Namun, pendidikan tinggi gratis belum mendapatkan alokasi anggaran khusus. Berdasarkan kajian Celios, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi mencapai sekitar Rp91,8 triliun per tahun.

"Studi Celios menghitung kebutuhan per tahun pendidikan tinggi gratis sebesar Rp91,8 triliun. Asumsinya biaya kuliah Rp19 juta per tahun dikali 4,8 juta mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN)," ujar Bhima kepada IDN Times Kamis (24/9/2026).

1. Asumsi kebutuhan perguruan tinggi gratis setara 38,2 persen anggaran MBG

Ilustrasi pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)

Ia menjelaskan asumsi kebutuhan anggaran untuk perguruan tinggi gratis tersebut setara dengan sekitar 38,2 persen dari anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan dalam APBN 2027.

Bhima menilai, pemerintah perlu berhati-hati jika menjadikan asset recovery atau hasil penegakan hukum sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan gratis.

Menurut dia, penerimaan dari asset recovery sulit diproyeksikan karena nilainya dapat berubah setiap tahun. Kondisi tersebut berpotensi membuat alokasi anggaran pendidikan tidak stabil.

"Persoalannya sumber anggaran tidak bisa bergantung pada aset hasil penegakan hukum. Kalau dibayar menggunakan asset recovery tentu tidak cukup," katanya

2. Sejumlah instrumen pajak bisa digunakan untuk sumber pendanaan

Ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Dengan demikian, Bhima menyarankan pemerintah menggunakan instrumen penerimaan pajak yang lebih mudah diproyeksikan sebagai sumber pendanaan pendidikan gratis.

"Beberapa instrumen yang dapat dipertimbangkan antara lain pajak kekayaan, windfall profit tax, hingga estate tax," tegasnya.

Menurut Bhima, penerimaan dari instrumen tersebut dapat memberikan kepastian alokasi anggaran setiap tahun.

3. Pemerintah masih desain ulang anggaran pendidikan buat sekolah gratis

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah belum menetapkan angka khusus untuk program pendidikan gratis dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT) sebagaimana yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto.

Suahasil mengungkapkan, pemerintah sedang membahas bagaimana anggaran pendidikan 2027 disusun untuk mendukung arah kebijakan pendidikan yang dibahas dalam rapat terbatas (ratas) pada Rabu (23/9/2026).

"Itu kan desain besar yang kita cari desain besar dari yang namanya pendidikan Indonesia. Itu diarahkan, didiskusikan," katanya kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Suahasil mengatakan, anggaran pendidikan setiap tahun mendapat alokasi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2027, anggaran pendidikan mencapai Rp824 triliun.

Menurut dia, pemerintah masih membahas bagaimana anggaran tersebut disusun. Pembahasannya mencakup pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah serta kementerian dan lembaga.

"Ini diberi arahan lakukan redesign. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia," ujarnya.