Celios Sebut Skema Pajak Baru Bisa Hambat Pertumbuhan UMKM

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda menilai, pemerintah keliru jika menyamakan bentuk badan usaha dengan skala usaha. Menurutnya, masih banyak PT, CV, maupun firma yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar dan secara ekonomi masih tergolong UMKM.

"Sejatinya, dalam skala ukuran, masih banyak PT, CV, maupun Firma yang masih mempunyai omzet di bawah Rp4,8 miliar. Kita harus pisahkan antara jenis badan usaha dan juga skala usaha," ujar Huda dalam pernyataan resminya, Minggu (7/6/2026).

Dia menjelaskan, banyak pelaku usaha memilih berbentuk PT atau CV karena kebutuhan legalitas usaha dan kerja sama antarpemilik modal, bukan karena skala bisnisnya sudah besar.

"Pelaku usaha yang terdiri dari dua orang atau lebih kadang masih kesulitan dalam hal permodalan, sehingga harus dijadikan satu entitas bisnis. Jadi tidak adil sebenarnya menganggap PT biasa, CV, ataupun firma sebagai bukan bagian dari UMKM," kata Huda.

Celios juga menyoroti kesiapan UMKM dalam menyusun pembukuan. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, persoalan utama bukan keinginan menghindari pajak, melainkan keterbatasan kemampuan administrasi dan akuntansi.

"UMKM bukan ingin menghindari pajak, tapi soal pembukuan akuntansi yang rumit jika penerapan pajak PPh berdasarkan pada laba bukan omzet," kata Bhima.

Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih dulu memperkuat pendampingan pembukuan sebelum menerapkan perubahan sistem perpajakan.

"Alih-alih pemerintah memberikan pendampingan bagi UMKM secara intens soal pembukuan, ini menambah beban baru soal administrasi. Biaya tambahan untuk administrasi akan jadi beban ke pelaku UMKM dan berisiko diteruskan melalui kenaikan harga di tingkat konsumen," tutur Bhima.

Dia juga menilai asumsi, skema baru akan lebih menguntungkan UMKM belum tentu terbukti. Dia mencontohkan, UMKM dengan omzet Rp1 miliar akan membayar pajak Rp5 juta melalui skema PPh final 0,5 persen. Namun, dengan skema PPh normal berbasis laba, beban pajaknya bisa mencapai Rp8,4 juta dengan asumsi margin keuntungan 15 persen.

"Aturan pajak baru tidak pro UMKM, insentif untuk melakukan rekayasa agar beban membesar dan laba mengecil justru muncul. Target penerimaan pajak dari UMKM bukan naik, justru berisiko menurun," kata Bhima.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar menilai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap pertumbuhan usaha kecil yang sedang berkembang.

"Kebijakan ini dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah mungkin berharap penerimaan pajak meningkat, tetapi kebijakan ini malah bisa semakin mendorong ekonomi informal," ujar Media.

Lebih lanjut Media menilai perubahan aturan tersebut dapat menjadi disinsentif bagi UMKM yang tengah bertumbuh.

"Pemerintah justru melakukan Growth Penalty, menghukum UMKM yang sedang bertumbuh, memaksa mereka masuk pada mode bertahan dan non-ekspansif. Ini bisa menghambat penciptaan lapangan kerja baru," katanya.

Media juga membandingkan kebijakan tersebut dengan keputusan pemerintah yang sebelumnya menunda kenaikan tarif royalti dan bea keluar di sektor mineral dan batu bara.

"Langkah ini juga tidak adil, karena beberapa minggu sebelumnya, pemerintah justru menunda kenaikan tarif royalti dan bea keluar di sektor mineral batubara dan nikel. Jadi, perusahaan tambang dengan pendapatan triliunan rupiah mendapatkan insentif dan pertimbangan khusus, tapi UMKM dengan omzet jauh lebih kecil justru kehilangan fasilitas pajak. Mengapa negara lebih sensitif terhadap keberatan perusahaan tambang daripada keberatan UMKM?" tuturnya.