China Perketat Regulasi Harga Mobil demi Selamatkan Industri Otomotif
- Pedoman baru SAMR atur strategi harga dan larang praktik jual rugi otomotif China.
- Perang harga otomotif China picu kerugian besar dan peralihan ke fokus nilai.
- SAMR perketat pengawasan digital dan fitur kendaraan guna lindungi konsumen.
Jakarta, IDN Times - Otoritas pengawas pasar China, State Administration for Market Regulation (SAMR), resmi merilis panduan baru untuk mengatur perilaku penetapan harga di industri otomotif nasional, pada Kamis (12/2/2026). Langkah strategis ini diambil guna mengakhiri tren perang harga yang dianggap merusak stabilitas pasar dan menggerus profitabilitas manufaktur kendaraan di seluruh negeri. Inisiatif tersebut muncul sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang diwarnai oleh stagnasi permintaan domestik yang cukup signifikan pada awal tahun ini.
Melalui regulasi ini, pemerintah pusat berupaya menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pihak, mulai dari produsen dan pemasok suku cadang hingga diler ritel. Fokus utama kebijakan ini adalah mengalihkan persaingan industri agar lebih menekankan pada aspek kualitas produk dibandingkan sekadar melakukan pemotongan harga secara agresif. Upaya tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan konsumen sekaligus menjaga keberlanjutan jangka panjang sektor otomotif yang merupakan salah satu pilar ekonomi terbesar di China.
1. Pedoman baru SAMR atur strategi harga dan larang praktik jual rugi otomotif China
Pemerintah China melalui SAMR menerbitkan pedoman baru yang terdiri dari 28 pasal dalam lima bab untuk mengatur industri otomotif secara menyeluruh. Regulasi ini mencakup strategi harga produsen, penetapan harga komponen, hingga perilaku promosi diler di pasar domestik. Seluruh pelaku industri kini diwajibkan untuk menerapkan manajemen harga terpadu, termasuk sistem keputusan harga yang transparan dan mekanisme pengawasan kontrak guna mencegah manipulasi harga yang dapat menyesatkan masyarakat.
Salah satu poin paling krusial dalam aturan ini adalah larangan tegas bagi produsen mobil untuk menjual kendaraan di bawah total biaya produksi. Definisi biaya tersebut kini diperluas, mencakup biaya pabrikasi, administrasi, keuangan, hingga seluruh beban penjualan. Langkah ini diambil untuk menutup celah ekspansi agresif melalui skema "dumping" internal yang selama ini merusak nilai produk dan mengancam keberlangsungan produsen berskala kecil di China.
Otoritas pengawas memperingatkan bahwa setiap pelanggaran, termasuk praktik kolusi harga antara pemasok dan manufaktur, akan dikenakan sanksi hukum dan administratif yang berat. Sekretaris Jenderal China Passenger Car Association (CPCA), Cui Dongshu, memberikan apresiasi terhadap langkah ini.
"Pedoman ini mempromosikan persaingan yang teratur dan pengembangan rasional dalam industri sambil memajukan pertumbuhan berkualitas tinggi, serta memainkan peran kritis dalam membina dan meningkatkan merek otomotif," katanya, dilansir Investing.
2. Perang harga otomotif China picu kerugian besar dan peralihan ke fokus nilai
Data dari China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) menunjukkan bahwa perang harga yang ekstrem selama tiga tahun terakhir telah merugikan industri hingga 471 miliar yuan (Rp1,1 kuadriliun). Dampak negatif ini terlihat dari anjloknya margin laba rata-rata industri otomotif, yang semula 7,8 persen pada tahun 2017 menjadi hanya 3,9 persen pada kuartal pertama tahun 2025. Angka tersebut tercatat jauh di bawah rata-rata profitabilitas sektor industri nasional lainnya di China, sehingga memicu kekhawatiran terhadap kesehatan finansial sektor tersebut.
Penurunan tajam penjualan mobil penumpang sebesar 19,5 persen pada Januari 2026 menjadi bukti bahwa strategi diskon besar-besaran tidak lagi efektif untuk menarik minat pembeli. Saat ini, konsumen cenderung bersikap menunggu hingga harga pasar stabil kembali. Situasi semakin sulit bagi produsen karena adanya kebijakan pengurangan subsidi kendaraan listrik (EV) di beberapa wilayah, yang memaksa perusahaan untuk menjaga arus kas tanpa mengorbankan standar keselamatan kendaraan.
Para ahli menilai bahwa industri otomotif perlu segera mengubah arah persaingan demi menjaga investasi pada teknologi masa depan.
"Pasar otomotif telah secara resmi bertransisi dari era 'perang harga' menuju era 'perang nilai' guna menjaga stabilitas ekonomi industri secara keseluruhan," kata Li Yanwei, analis dari China Automobile Dealers Association (CADA), dilansir Global China Daily.
3. SAMR perketat pengawasan digital dan fitur kendaraan guna lindungi konsumen
Pemerintah China melalui SAMR menetapkan platform penjualan daring sebagai pengawas pasar untuk mendeteksi penawaran harga yang tidak wajar. Berdasarkan pedoman terbaru ini, platform diwajibkan memberikan peringatan risiko ganda kepada konsumen dan regulator jika ditemukan praktik harga yang mencurigakan. Aturan tersebut juga melarang penggunaan iklan palsu yang menjanjikan harga sangat rendah namun menyembunyikan biaya tambahan, guna memastikan transparansi label harga saat konsumen melakukan transaksi final di diler.
Selain aspek harga, regulasi ini memperketat pengawasan terhadap fitur kendaraan berbasis perangkat lunak untuk melindungi hak-hak digital konsumen. Produsen mobil kini wajib memberikan notifikasi transparan sebelum masa uji coba fitur gratis berakhir dan dilarang mengubah fitur standar menjadi layanan langganan berbayar secara sepihak. Langkah ini diharapkan dapat mendorong produsen untuk lebih fokus pada peningkatan layanan purna jual daripada sekadar mengejar volume penjualan jangka pendek melalui skema yang merugikan diler maupun pembeli.
Direktur Pelaksana Automotive Foresight, Yale Zhang, menilai bahwa aturan baru ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi perilaku industri ke depan.
"Pedoman ini akan memiliki efek gentar yang kuat, sehingga produsen akan menjadi jauh lebih berhati-hati dalam memotong harga secara sembarangan di masa depan," kata Zhang, dilansir Business Times.
Pemerintah China optimis bahwa stabilitas harga domestik akan memperkuat posisi tawar merek nasional di pasar global, terutama dalam menghadapi tantangan tarif di wilayah Uni Eropa.
