Dampak Perang, Tagihan Gas Perusahaan di Inggris Melonjak 80 Persen
- Konflik di Iran dan penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga gas serta listrik di Inggris hingga 80 persen, mengganggu pasokan energi global dan menekan sektor bisnis.
- Perusahaan Inggris harus menanggung harga energi tanpa batas perlindungan pemerintah, membuat biaya operasional melonjak drastis dan menyulitkan perencanaan anggaran jangka panjang.
- Kenaikan tajam biaya energi mengancam investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan risiko inflasi dan tekanan suku bunga menurut Bank of England.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah laporan ekonomi pada Kamis (26/3/2026) mengonfirmasi sektor bisnis di Inggris tengah menghadapi krisis energi serius. Konflik bersenjata di Iran telah mengganggu stabilitas pasar energi dunia, memicu lonjakan harga gas dan listrik grosir. Kondisi ini mengancam operasional ribuan perusahaan dan memaksa mereka meninjau ulang rencana investasi di tengah tekanan inflasi.
Para ahli memperingatkan, tanpa bantuan kebijakan dari pemerintah, kenaikan biaya energi akan terus menggerus keuntungan perusahaan. Situasi ini kian sulit karena terjadi saat periode pembaruan kontrak energi tahunan, di mana sektor industri tidak memiliki perlindungan batas harga (price cap) seperti yang dinikmati sektor rumah tangga.
1. Penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga gas dan listrik
Perang di Iran menyebabkan penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama distribusi energi dunia. Terhentinya pasokan gas alam cair (LNG) dan minyak mentah membuat harga kontrak gas grosir di Inggris melonjak antara 25 hingga 80 persen. Data dari Cornwall Insight Ltd menunjukkan harga listrik juga naik rata-rata 10 hingga 30 persen sejak akhir Februari 2026.
Penutupan jalur di Teluk Persia ini telah memotong sekitar 20 persen pasokan minyak dunia setiap harinya. Akibatnya, para pedagang energi mulai bersiap menghadapi gangguan pasokan dalam jangka waktu yang lebih lama.
"Tidak ada jaring pengaman nyata bagi bisnis ketika harga pasar grosir melonjak tajam. Bagi beberapa perusahaan, hal ini menentukan apakah mereka bisa berinvestasi untuk tumbuh tahun ini atau harus membatalkan rencana mereka sepenuhnya," ujar Jacob Briggs, pimpinan penggunaan energi di Cornwall Insight Ltd, dilansir Business Times.
2. Perusahaan menanggung beban penuh tanpa perlindungan harga
Berbeda dengan sektor rumah tangga, perusahaan di Inggris harus membayar harga pasar secara langsung tanpa adanya batas harga dari pemerintah. Analisis menunjukkan pabrik kecil atau toko ritel besar yang memperbarui kontrak saat ini bisa menghadapi tagihan gas tahunan hingga lebih dari 1,02 juta poundsterling (Rp22,96 miliar).
Kondisi ini diperparah oleh kebijakan pemasok energi yang mulai menarik tawaran harga tetap dan menaikkan biaya risiko pada kontrak baru. Hal ini menyulitkan perusahaan dalam merencanakan anggaran jangka panjang mereka.
"Kanselir sudah tepat untuk mempertimbangkan langkah terukur terhadap dampak ekonomi perang Iran. Pemerintah harus sadar bahwa konflik ini mulai berdampak serius bagi dunia usaha maupun rumah tangga," kata Rain Newton-Smith, Kepala Eksekutif Konfederasi Industri Inggris (CBI), dilansir The Standard.
3. Krisis energi mengancam investasi dan pertumbuhan ekonomi
Lonjakan biaya energi ini menjadi ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi Inggris. Banyak perusahaan terpaksa membatalkan rencana ekspansi demi menjaga ketersediaan uang tunai. Selain energi, harga bahan bakar diesel juga naik 22 persen, yang menambah beban biaya pengiriman bagi sektor ritel yang sedang lesu.
Bank of England kini memperingatkan adanya risiko kenaikan inflasi dan suku bunga. Di saat yang sama, kepercayaan masyarakat untuk berbelanja berada pada level terendah dalam setahun terakhir.
"Lonjakan harga akibat perang di Timur Tengah meningkatkan biaya transportasi dan energi bagi bisnis yang sudah berjuang dengan keuntungan tipis. Mereka juga harus menghadapi kenaikan pajak bisnis dan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi," jelas Harvir Dhillon, ekonom dari British Retail Consortium (BRC).
