Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan akan kembali melaporkan dana pensiun (Dapen) BUMN yang bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelaporan itu akan dilakukan pekan depan.
Pelaporan ini merupakan kali kedua yang dilakukan Kementerian BUMN.
“Minggu depan Kejagung,” kata Tiko singkat di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Adapun rencana pelaporan dapen BUMN bermasalah tahap kedua itu sudah disusun sejak akhir 2023. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ada dua dapen BUMN yang akan dilaporkan ke Kejagung.
“Rencananya bulan Desember ini (2023) ada dua lagi (dapen) yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/12/2023).
Pada pelaporan pertama, tercatat ada tujuh dapen BUMN bermasalah. Kementerian BUMN bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk audit tujuh dapen tersebut. Berikut daftar tujuh dapen BUMN bermasalah yang diaudit BPKP:
Deputi Bidang Investigasi BPKP, Agustina Arumsari mengatakan permasalahan yang dialami tujuh dapen BUMN tersebut disebabkan oleh penurunan kualitas pendanaan. Sehingga, ketujuh dapen tersebut tak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar pensiunan pegawai BUMN.
“Ada defisit pembiayaan, terjadi penurunan kualitas pendanaan sehingga memang cukup berat bagi mereka untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pensiunan pegawai BUMN di tempat masing-masing,” ucap Agustina dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/2).