Defisit APBN Maret 2025 Tembus Rp104,2 Triliun, Ini Rinciannya
- Defisit APBN Maret 2025 sebesar Rp104,2 triliun, 16,9 persen dari target
- Pendapatan negara hingga kuartal I-2025 mencapai Rp516,2 triliun, 17,2 persen dari target tahun ini
Jakarta, IDN Times - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp104,2 triliun pada Maret 2025. Laju defisit ini setara dengan 0,43 persen terhadap produk domestik bruto.
Capaian ini menunjukkan pelebaran defisit dibandingkan posisi pada Januari 2025 sebesar Rp23,5 triliun dan Februari mencapai Rp31,2 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memastikan laju defisit APBN masih terkendali karena target defisit yang dirancang dalam APBN dirancang sebesar Rp616,2 triliun.
"Jadi defisit Rp104,2 triliun, itu artinya 16,9 persen dari target. Target defisit APBN dirancang untuk melakukan countercylical mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program-program pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo tapi tetap terukur," kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/4/2025).
1. Pendapatan negara capai Rp516,2 triliun
Adapun pendapatan negara hingga kuartal I-2025 tercatat mencapai Rp516,2 triliun atau 17,2 persen dari target tahun ini sebesar Rp3.005,1 triliun.
Kemudian penerimaan pajak sebesar Rp322,6 triliun. Angka ini merepresentasikan 14,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,2 triliun.
2. Penerimaan negara di Maret alami perbaikan
Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp77,5 triliun atau 25,7 persen dari target, kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target APBN.
Kinerja penerimaan negara di Maret telah mengalami perbaikan signfikan dibandingkan kinerja penerimaan Januari-Februari.
“Dalam waktu satu bulan saja, pendapatan negara mengalami kenaikan Rp200 triliun sendiri,” ujarnya.
3. Keseimbangan primer catatkan surplus Rp17,5 triliun
Dari sisi belanja, realisasi hingga Maret 2025 telah mencapai Rp620,3 triliun atau sekitar 17,1 persen dari pagu belanja tahun ini. Komponen tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp207,1 triliun.
"Keseimbangan primer APBN tercatat surplus Rp17,5 triliun. Namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang mencatatkan surplus Rp122,1 triliun dan kita akan tetap menjaganya sesuai UU APBN," tuturnya.
