490 Daerah Tertekan Fiskal, Pemerintah Buka Opsi Suntik Dana Tambahan
- Pemerintah memetakan defisit 490 pemda yang terdampak penurunan Transfer ke Daerah dan akan mengajukan kajian kepada Presiden Prabowo untuk keputusan tambahan dana.
- Realisasi TKD semester I-2026 mencapai Rp357,4 triliun, turun 11,2 persen secara tahunan; pagu TKD APBN 2026 juga dipangkas menjadi Rp693 triliun dari Rp919,9 triliun.
- Kemendagri menyiapkan top-up bagi pemda yang sudah berhemat ketat, sambil melarang perumahan atau penundaan gaji ASN dan mendorong efisiensi belanja operasional.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah membuka peluang menyalurkan amunisi anggaran tambahan bagi 490 pemerintah daerah (pemda) yang tercekik tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pihaknya tengah memetakan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit. Hasil kajian ini akan segera disodorkan kepada Presiden Prabowo Subianto guna menentukan eksekusi kebijakan.
“Mungkin hampir seluruhnya 490 daerah yang akan mendapatkan tambahan dana, tetapi ini tergantung keputusan presiden. Jadi peluangnya ada, tinggal menunggu petunjuk presiden,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Pacific Century Place, Selasa (28/7/2026).
1. Pemerintah pantau daerah yang terancam gagal bayar gaji
Purbaya menegaskan, pemerintah pusat telah mengkalkulasi risiko daerah yang kesulitan menutup biaya operasional, terutama belanja gaji pegawai pascapenyesuaian alokasi TKD.
“Sejak ada pemotongan TKD, kami sudah menghitung kemungkinan ada daerah yang tidak bisa survive karena uangnya kurang untuk membayar gaji. Saya monitor setiap daerah di seluruh Indonesia, mana yang kekurangan anggaran akan kami hitung,” kata Purbaya.
2. Anjloknya realisasi dan pagu anggaran TKD 2026
Tekanan keuangan daerah tak lepas dari merosotnya penyaluran dana pusat. Realisasi TKD semester I-2026 tercatat baru menyentuh Rp357,4 triliun, alias anjlok 11,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp402,5 triliun.
Kondisi ini sejalan dengan pangkasan pagu TKD dalam APBN 2026 yang dipatok Rp693 triliun. Nilai tersebut turun drastis dibanding alokasi APBN 2025 yang menembus Rp919,9 triliun.
3. Muncul skema top-up untuk daerah yang kesulitan bayar belanja pegawai
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyiapkan skema top-up anggaran untuk menyokong daerah yang krisis. Namun, bantuan ini tidak diberikan cuma-cuma dan hanya menyasar pemda yang terbukti sudah melakukan efisiensi ketat.
"Kita enggak mau memberikan harapan kemudian langsung main top-up gitu aja. Nanti daerahnya enggak mau melakukan efisiensi," kata Tito usai bertemu Menkeu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Tito melarang keras adanya opsi perumahan pegawai atau penundaan gaji ASN. Ia mencontohkan evaluasi di Kota Tidore Kepulauan, di mana efisiensi belanja operasional dan pemeliharaan terbukti mampu menutupi kekurangan kas belanja pegawai.
"Saya sudah menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada opsi untuk, tidak boleh ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawainya," beber Tito.
"Setelah kita lihat dari belanja operasional ternyata perawatan, pemeliharaan ada yang bisa disederhanakan, diefisiensikan, yang bisa menutupi kekurangan untuk belanja pegawai," tambahnya.
