DJP Tunjuk 4 Marketplace Jadi Pemungut Pajak Pedagang Online

Ia menjelaskan, PMK Nomor 37 Tahun 2025 memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mengubah mekanisme pemungutan pajak. Sebelumnya, pedagang menyetor sendiri Pajak Penghasilan (PPh) atas usahanya. Kini, pajak tersebut dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk pemerintah.

"Perlu ditegaskan, ini bukan pajak baru. Yang berubah hanya cara pemungutannya. Sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang, sekarang dipungut oleh marketplace," tegasnya.

Kedua, mempermudah administrasi perpajakan sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang online dan offline. Dengan mekanisme baru ini, beban administrasi pedagang berkurang sehingga diharapkan kepatuhan pajak juga meningkat.

Ketiga, melindungi pelaku usaha kecil. Pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace, sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK Nomor 37 Tahun 2025.

"Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak membebani pelaku usaha kecil. Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta per tahun tidak dipungut PPh Pasal 22," ujarnya.

Keempat, tarif pajak yang dipungut relatif rendah, yakni sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM. Pajak yang dipungut marketplace juga bukan beban tambahan karena dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau pelunasan PPh final sesuai ketentuan yang berlaku.

"Artinya, pajak yang sudah dipungut marketplace akan diperhitungkan saat pelaporan pajak tahunan. Jadi, pedagang tidak perlu membayar lagi bagian pajak yang sudah dipungut karena nilainya menjadi kredit pajak," ujarnya.

Bimo menjelaskan, mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 dimulai saat pembeli menyelesaikan pembayaran di marketplace. Selanjutnya, marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima pedagang, di luar PPN dan PPnBM, lalu menerbitkan invoice elektronik yang mencantumkan besaran pajak yang dipungut.

"Invoice elektronik tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pedagang tidak perlu mengurus dokumen tambahan. Setelah itu, marketplace menyetorkan pajak ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi," ujarnya.

Menurut Bimo, mekanisme baru ini diharapkan menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan perlakuan yang lebih setara antara pelaku usaha online dan offline.

Sebagai ilustrasi, jika seorang pedagang menjual barang senilai Rp2 juta melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar 0,5 persen atau Rp10.000. Potongan tersebut bukan pajak tambahan, melainkan pembayaran di muka atas kewajiban Pajak Penghasilan pedagang.

"Bagi pedagang yang menggunakan skema PPh Final, pemungutan PPh Pasal 22 ini diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan PPh Final. Sementara bagi wajib pajak yang menggunakan skema umum, pungutan tersebut menjadi kredit pajak yang diperhitungkan dalam SPT Tahunan," jelasnya.

Artinya, saat menghitung kewajiban pajak pada akhir tahun, pedagang tidak perlu membayar kembali pajak yang sudah dipungut marketplace karena nilainya telah diperhitungkan sebagai pelunasan atau kredit pajak.

Bimo juga menegaskan tidak semua pedagang di marketplace akan dikenai pemungutan PPh Pasal 22. Pemerintah memberikan sejumlah pengecualian, antara lain:

• Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun yang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

• Wajib pajak orang pribadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa pengiriman atau ekspedisi.

• Pedagang yang memiliki surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh.

• Penjualan pulsa dan kartu perdana.

• Transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata, dan sejenisnya sesuai ketentuan.

• Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).

"Pesannya, tidak semua pedagang di marketplace otomatis dipungut PPh Pasal 22. Ada sejumlah pengecualian yang telah diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025," tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan mengatakan, marketplace memiliki waktu satu bulan untuk menyesuaikan sistem, menguji proses bisnis, dan menyosialisasikan aturan kepada penjual sebelum pemungutan dimulai pada 1 Agustus 2026.

Sementara itu, Ketua Komite Perpajakan Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan APINDO, Siddhi Widyaprathama menilai, kebijakan ini merupakan perbaikan administrasi perpajakan, bukan pengenaan pajak baru. Menurutnya, aturan tersebut menciptakan persaingan yang lebih setara antara pedagang online dan offline, tetap melindungi UMKM beromzet di bawah Rp500 juta, serta mengurangi beban administrasi melalui mekanisme pemungutan otomatis.

Meski demikian, Apindo meminta pemerintah dan marketplace memanfaatkan masa transisi untuk memperkuat sosialisasi, menjaga keamanan data transaksi, serta memastikan sistem berjalan stabil agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha.