DPR Sahkan RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,1-5,5 Persen

09 Jul 2024, 22:43 WIB

Rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024). (IDN Times/Amir Faisol).

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati laporan hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan, apa yang dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (9/7/2024) hanya mencakup pokok hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP 2025.

"Hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini," kata Cucun.

1. RKP 2025

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Banggar DPR pun telah menetapkan RKP 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,3-5,6 persen.

Di sisi lain, rasio gini ditargetkan pada rentang 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,5-5,0 persen, indeks modal manusia (IMM) 0,56, tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 persen, dan tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen.

"Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen, nilai tukar petani 115-120, dan nilai tukar nelayan 105-108," ujar Cucun.

2. Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, Cucun menyampaikan, laju inflasi sebesar 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah di rentang Rp15.300-Rp15.900.

Kemudian, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia 75-85, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

"Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya, kebijakan dan program yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, sisi produksi dan program pembangunan," kata Cucun.

3. Pemerintah targetkan peningkatan pendapatan negara

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Cucun pun menyampaikan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) akan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kebijakan dan program pengendalian inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara menjadi sebesar 12,30-12,36 persen PDB.

"Belanja pemerintah pusat tahun 2025 diarahkan agar semakin meningkatkan kualitasnya sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan kebijakan antara lain belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Cucun.