AS Rugi Lebih dari 300 Miliar Dolar per Tahun akibat Penipuan Pajak

27 Sep 2026, 10:00 WIB

3 min read

Intinya Sih

GAO memperkirakan AS kehilangan 116–304 miliar dolar AS per tahun akibat penipuan pajak, setara 2–6 persen pajak terutang 2022, berdasarkan data 2018–2024.
Estimasi GAO mencakup pembayaran pajak yang sengaja dikecilkan, tidak disetor, dan klaim refund memakai identitas curian; pimpinan IRS menilai definisinya terlalu luas.
Laporan memicu debat pemangkasan staf dan anggaran IRS; GAO merekomendasikan strategi antipenipuan serta unit risiko khusus, sementara IRS hanya menyetujui sebagian rekomendasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) diperkirakan kehilangan penerimaan lebih dari 300 miliar dolar AS atau setara Rp5.372,7 triliun (kurs Rp17.909) per tahun akibat penipuan (fraud) pajak.

Lembaga pengawas federal Government Accountability Office (GAO) merilis laporan pada Jumat (25/9/2026) yang memproyeksikan kerugian tahunan berada di rentang 116 miliar dolar AS hingga 304 miliar dolar AS atau setara Rp2.077,44 triliun sampai Rp5.444,34 triliun. Kerugian tersebut diperkirakan menyerap sekitar dua persen hingga enam persen dari total pajak terutang pada tahun pajak 2022.

Perhitungan perdana GAO ini bersumber dari olahan data tahun 2018 hingga 2024, sebelum Presiden Donald Trump memulai periode kedua kepemimpinannya dan pemerintahannya memangkas staf Internal Revenue Service (IRS). Rentang waktu tersebut juga melingkupi masa pandemik COVID-19 ketika banyak penipuan profil tinggi teridentifikasi menyasar anggaran pemerintah.

Table of Content

1. Estimasi kerugian dan sanggahan pimpinan IRS

2. Pemotongan anggaran picu perdebatan di Kongres

3. Rekomendasi sistemik dan pandangan ahli ekonomi

1. Estimasi kerugian dan sanggahan pimpinan IRS
ilustrasi kerugian (pexels.com/Monstera Production)
GAO menggunakan metode probabilistik guna menaksir hasil di bawah berbagai skenario ketidakpastian tinggi dalam penghitungan penipuan tersebut. Simulasi ini menggabungkan data kasus penipuan IRS, celah penerimaan pajak (tax gap), serta aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy).
Berdasarkan laporan GAO, praktik penipuan pajak ini mencakup wajib pajak individu maupun korporasi yang sengaja tidak menyetor atau mengecilkan pembayaran kewajiban mereka. Pelaku kejahatan juga memanfaatkan informasi identitas curian guna mengklaim pengembalian dana (refund) secara tidak sah.
Dilansir Business Standard, Chief Executive Officer IRS Frank Bisignano menyanggah sebagian temuan GAO tersebut melalui surat tanggapan resmi. Dia menilai lembaga pengawas itu menerapkan definisi penipuan yang terlalu luas sehingga mencampuradukkan kasus ketidakpatuhan biasa dengan penipuan.
2. Pemotongan anggaran picu perdebatan di Kongres
ilustrasi mata uang dolar AS (pexels.com/John Guccione www.advergroup.com)
Laporan kerugian pajak ini memicu polemik politik terkait langkah pemangkasan staf IRS oleh pemerintah. Anggota Komite Cara dan Sarana Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Demokrat, Richard Neal, menilai pelemahan kapasitas pengawasan IRS merugikan kepentingan publik secara luas.
"Partai Demokrat sudah benar melakukan investasi yang sudah lama tertunda pada staf IRS dan penegakan hukum terhadap pelaku kecurangan pajak kaya," tutur Neal dalam pernyataan resminya.
Neal menegaskan bahwa tindakan Donald Trump membuat pemeriksaan anjlok dan membuka pintu bagi penipuan yang lebih luas. Pada 2022, Partai Demokrat mengalokasikan anggaran sekitar 79 miliar dolar AS atau setara Rp1.414,81 triliun untuk IRS selama satu dekade, dengan sebagian besar dialokasikan untuk memperkuat penegakan hukum perpajakan. Namun, Partai Republik mencabut hampir seluruh alokasi penegakan sebesar 45 miliar dolar AS atau setara Rp805,91 triliun.
3. Rekomendasi sistemik dan pandangan ahli ekonomi
ilustrasi pajak (pexels.com/RDNE Stock project)
Meskipun penipuan pajak mustahil dihilangkan sepenuhnya, IRS telah mengoperasikan program peninjauan SPT perorangan atau Return Review Program. Menurut IRS, sistem pemindaian tersebut berhasil mencegah pencairan pengembalian dana tidak sah sebesar 88 miliar dolar AS atau setara Rp1.575,99 triliun sepanjang 2018 hingga 2024.
GAO secara resmi menyampaikan dua rekomendasi agar IRS segera menyusun strategi antipenipuan di seluruh badan dan membentuk unit khusus pengelola risiko penipuan. Pihak IRS dilaporkan hanya menyetujui sebagian atas masing-masing kedua saran pembenahan tata kelola tersebut.
Kepala Ekonom Tax Foundation William McBride menuturkan bahwa penyelesaian masalah penipuan saja tidak serta-merta menyelesaikan defisit tahunan AS yang kini bertengger di kisaran 2 triliun dolar AS atau setara Rp35.818 triliun.
"Bahkan jika kita sepenuhnya melenyapkan penipuan, faktor yang jauh lebih besar tetap bekerja, khususnya ketidakcocokan antara belanja program dan penerimaan," kata McBride.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.