Kemenkeu Sebut Program Prabowo-Gibran Masuk dalam RAPBN 2025
- Visi dan misi program presiden dan wakil presiden terpilih 2024 masuk dalam RAPBN 2025
- RAPBN 2025 disusun dengan prinsip keberlanjutan sebagai transisi pemerintahan lama dengan baru
- Pemerintah siapkan ruang fiskal untuk pelaksanaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran
Jakarta, IDN Times - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, seluruh visi dan misi atau program presiden dan wakil presiden terpilih 2024 masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam RAPBN 2025 sesuai arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
“Arahan Pak Jokowi jelas, masukkan semua visi-misi presiden terpilih ke dalam APBN 2025. Ini yang kita kerjakan. Kita kerjakan bersama antara pemerintah dengan DPR,” kata Febrio dilansir ANTARA, Selasa (25/6/2024).
1. RAPBN 2025 disusun secara khusus
Febrio mengatakan, penyusunan RAPBN 2025 memang berbeda karena merupakan RAPBN transisi pemerintahan lama dengan pemerintahan baru.
Oleh sebab itu, dalam penyusunannya, Kemenkeu menerapkan prinsip keberlanjutan.
2. Kemenkeu berharap transisi pemerintahan berjalan dengan baik
Febrio mengatakan, dalam penyusunan RAPBN, proses ekonomi tak terdisrupsi demi memastikan perekonomian tahun 2024, dan 2025 tetap dalam kondisi yang baik.
Dia pun berharap proses transisi pemerintahan, dan penyusunan APBN berjalan dengan baik.
“Proses ini tentu membutuhkan komunikasi dan konsultasi yang semakin intensif. Kita berharap bahwa transisi ini tentu se-smooth mungkin dan tidak menimbulkan disrupsi,” kata Febrio.
3. Kemenkeu siapkan ruang fiskal buat program makan siang gratis
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah menyiapkan ruang fiskal untuk memungkinkan pelaksanaan program makan siang gratis yang digagas Prabowo-Gibran,
“Karena masih di dalam program besar, ya, atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4).
Meskipun memberikan ruang fiskal, pemerintah tetap akan menjaga postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar konsisten dengan prinsip-prinsip fiskal yang terjaga.
