Ekspor Dilarang, Pengusaha Kapal Tak Boleh Layani Pengapalan Batu Bara

02 Jan 2022, 17:36 WIB

Ilustrasi Tambang Batu Bara (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah melarang ekspor batu bara selama satu bulan ke depan. Seiringan dengan itu, Kementerian Perhubungan melarang para direktur utama perusahaan nasional keagenan kapal melayani pengapalan muatan batu bara yang akan diekspor.

Adapun larangan sementara pengapalan ekspor muatan batu bara tersebut tertuang dalam Surat Nomor UM.006/25/20/DA-2021.

"Surat ini ditujukan kepada para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan para Direktur Utama Perusahaan Nasional Keagenan Kapal," ujar Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Arif Toha, dalam keterangan resminya, Minggu (2/12/2021).

1. Larangan pengapalan batu bara berlaku sampai 31 Januari 2022

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Adapun, larangan sementara pengapalan ekspor muatan batu bara tersebut berlaku sampai 31 Januari 2022. Larangan itu diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B- 1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021, dengan hal Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara untuk Kelistrikan Umum dan surat Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor B- 1611/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021, dengan hal Pelarangan Penjualan Batu Bara ke Luar Negeri.

"Dengan ini diimbau untuk tidak melayani pengapalan muatan batu bara yang akan diekspor dengan kapal yang dimiliki/dioperasikan dan/atau diageni selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2022," ujar Arif.

2. Kemenhub tak akan terbitkan Surat Persetujuan Berlayar

Ilustrasi tongkang angkut batu bara. IDN Times/Mela Hapsari

Selain itu, Kemenhub juga memerintahkan pada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama; Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; dan para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Hal tersebut dilakukan berdasarkan surat dari Kementerian ESDM yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang menjelaskan PT PLN telah menginformasikan adanya Krisis Pasokan Batu bara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP), sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional.

"SPB sebagai instrumen terakhir untuk kapal bisa berlayar, hanya diberikan ketika muatan dan kapal sudah clear and clean dengan dokumen-dokumen pendukungnya," tutur Mugen.

3. Pemerintah larang ekspor batu bara

Ilustrasi Batubara (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam rangka mengamankan pasokan batu bara untuk kelistrikan umum serta mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022, Kementerian ESDM meminta adanya pembekuan Eksportir Terdaftar (ET), menghentikan pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan tidak menerbitkan SPB untuk tujuan penjualan batu bara ke luar negeri selama periode 1 Januari-31 Januari 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan ke luar negeri komoditas batu bara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri.