Ekuador Buka Kembali Pendaftaran Konsesi Pertambangan Setelah 7 Tahun
- Registrasi konsesi pertambangan dibuka bertahap, dimulai dengan pertambangan nonlogam skala kecil untuk menekan praktik ilegal.
- Pembukaan kembali registri diharapkan dapat mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan memicu konflik sosial.
Jakarta, IDN Times - Ekuador resmi membuka kembali caastro minero pada Senin (16/6/2025), registri konsesi pertambangan yang telah ditutup sejak 24 Januari 2018. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan investasi asing dan menertibkan sektor pertambangan yang selama ini dibayangi praktik ilegal dan kurangnya transparansi.
Presiden Daniel Noboa menekankan pentingnya pertambangan legal untuk memperkuat perekonomian nasional. Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat adat terkait potensi dampak lingkungan dan sosial.
1. Prioritas pada pertambangan nonlogam skala kecil
Pembukaan registri dilakukan bertahap, diawali dengan konsesi pertambangan nonlogam skala kecil seperti pasir, kerikil, dan batu kapur, yang dinilai memiliki dampak lingkungan lebih rendah. Pemerintah berharap langkah ini dapat menekan praktik pertambangan ilegal. Menteri Energi dan Pertambangan, Andrés Martínez, menyatakan bahwa tahap awal ini dirancang untuk menarik investasi yang bertanggung jawab.
“Kami ingin menciptakan lingkungan yang transparan dan tertib,” ujarnya, dilansir Reuters. Ia menambahkan, pendaftaran dilakukan secara digital guna mencegah korupsi.
Meski demikian, sejumlah analis menilai pembukaan registri belum tentu langsung menarik investasi besar.
“Infrastruktur hukum dan stabilitas politik masih menjadi kendala,” kata ekonom pertambangan Juan Carlos Guajardo, dilansir Bloomberg. Ia menilai reformasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk menarik perusahaan multinasional.
2. Konsesi logam dan target peningkatan PDB
Fase kedua dijadwalkan pada September 2025, mencakup konsesi pertambangan logam seperti tembaga dan emas. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi sektor ini terhadap PDB dari 1,6 persen menjadi 4 persen dalam lima tahun.
“Kami tidak hanya membuka registri, tetapi juga memperketat regulasi agar pertambangan berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Wakil Menteri Lingkungan, Sofía Almeida, dilansir BBC. Ia memastikan bahwa setiap konsesi akan melalui penilaian dampak lingkungan secara ketat.
Namun, Konfederasi Kebangsaan Adat Ekuador (CONAIE) menyatakan penolakan.
“Pertambangan logam sering merusak ekosistem dan menggusur komunitas lokal,” kata pemimpin CONAIE, Leonidas Iza, dalam wawancara dengan Al Jazeera. Ia mendesak pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam proses konsultasi sebelum izin diberikan.
3. Menekan pertambangan ilegal dan konflik sosial
Selama tujuh tahun penutupan registri, pertambangan ilegal marak, khususnya di wilayah Amazon. Laporan Human Rights Watch menyebut aktivitas ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan memicu konflik dengan komunitas lokal. Pembukaan kembali registri diharapkan dapat mengembalikan kendali negara atas sektor ini.
Pemerintah memperkenalkan sistem pengawasan baru berbasis teknologi satelit dan inspeksi lapangan.
“Kami memastikan seluruh aktivitas pertambangan mematuhi regulasi,” jelas Direktur Badan Pengatur Pertambangan, Carlos Vaca, dilansir CNN.
Meski begitu, kesuksesan kebijakan ini dinilai bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.
“Ekuador punya potensi besar, tapi tanpa melibatkan komunitas lokal, konflik akan terus terjadi,” ujar analis lingkungan Maria Amalia Souza, dilansir The Guardian. Ia menyarankan agar masyarakat adat dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.
Dengan kebijakan ini, Ekuador berupaya menjadi tujuan investasi pertambangan yang kompetitif, sekaligus menghadapi tantangan keberlanjutan dan konflik sosial. Keberhasilannya akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintahan Noboa dalam menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan.
