Erick Sebut Gak Cuma 7 tapi 47 BUMN akan Masuk Danantara, Ini Sebabnya
- Danantara akan mengelola 47 aset BUMN, termasuk Pertamina, PLN, dan Bank Mandiri.
- Erick Thohir menjelaskan alasan semua BUMN dimasukkan ke Danantara sebagai bagian dari transformasi total.
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan mengelola semua aset BUMN yang saat ini berjumlah 47.
Sementara pada tahap awal, jumlah BUMN yang dikelola Danantara sebanyak tujuh. Ketujuh BUMN tersebut, yakni Pertamina, PLN, Mind ID, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia.
1. Alasan 47 BUMN masuk Danantara
Erick mengungkapkan alasan 47 BUMN masuk dalam Danantara. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari transformasi BUMN.
"Kalau ditanya, 'Pak Erick, kenapa nggak tujuh? Kenapa semuanya?' Ya kalau saya melihat gini, kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya (47 BUMN) menjadi satu aset manajemen," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025)
2. Tak ada yang disembunyikan dari Danatara
Erick memastikan tidak ada yang disembunyikan selama lima tahun terakhir mengurus BUMN. Dia menegaskan, transformasi yang dilakukan bersifat transparan dan tidak ditutup-tutupi.
"Toh kita nggak ada yang diumpetin. Transformasi yang kita dorong selama lima tahun ini nggak ada yang diumpetin. Nggak mungkin," tutur Erick.
3. Peran Kementerian BUMN
Sementara mengenai peran Kementerian BUMN setelah adanya Danantara, kata Erick akan bertugas sebagai pengawas.
"Salah satunya di Undang-Undang (BUMN) itu kan fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, meng-approve rencana kerja, ya memastikan antara dividen dan suntikan modal, seperti itu perannya," ujar dia.
Pihaknya juga masih akan mengawasi operasional perusahaan BUMN di sektor strategis dan yang memiliki tugas Public Service Obligation (PSO).
"Nah, apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation. Apalagi misalnya, subsidi kompensasi, proyek strategis nasional, masih. Nanti secara operasionalnya masih," tuturnya.
