Filipina Batasi Harga Beras Impor akibat Lonjakan Biaya Energi

Ketegangan militer di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur strategis bagi 20 persen pasokan minyak mentah dunia. Hal ini memicu krisis energi di Filipina, mengingat 98 persen impor minyak negara tersebut bergantung pada kawasan Timur Tengah.

Presiden Marcos Jr. telah menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026. Harga bahan bakar diesel diperkirakan melonjak hingga melampaui 130 peso Filipina (Rp36,48 ribu) per liter. Dampaknya, tarif angkut pengiriman beras dari Vietnam naik dua kali lipat, dari 20 dolar AS (Rp339,57 ribu) menjadi 40 dolar AS (Rp679,14 ribu) per metrik ton.

"Gangguan yang terus berlanjut di Selat Hormuz mendorong harga minyak lebih tinggi. Kondisi ini meningkatkan tarif angkutan dan biaya input pertanian esensial, termasuk pupuk dan bahan bakar di seluruh pelosok negeri," ujar Menteri Pertanian Filipina, Francisco Tiu Laurel Jr, dilansir Time.

Krisis ini juga diperburuk oleh melemahnya nilai tukar peso Filipina yang menyentuh rekor terendah 60,30 terhadap dolar AS pada 23 Maret 2026. Selain sektor pangan, industri penerbangan seperti Cebu Pacific dan Philippine Airlines mulai menangguhkan penerbangan untuk menghemat bahan bakar. Saat ini, cadangan minyak nasional menyusut menjadi 45 hari, yang mengakibatkan penutupan 425 SPBU.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah berupaya mengamankan 700 ribu barel minyak dari Rusia melalui mekanisme pengecualian sanksi. Intervensi harga beras dinilai krusial karena komoditas ini mencakup sepersepuluh pengeluaran rumah tangga warga Filipina.

Batas harga beras Rp14 ribu per kilogram ditetapkan berdasarkan perhitungan harga internasional, biaya logistik, dan nilai tukar mata uang. Berlandaskan Undang-Undang Harga (Republic Act No. 7581), aturan ini bertujuan mencegah penimbunan dan lonjakan harga yang tidak wajar selama masa darurat.

"Batas harga yang diusulkan didasarkan pada harga internasional, biaya pengiriman, dan nilai tukar saat ini untuk memastikan pangan tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Asisten Menteri Pertanian, Arnel de Mesa.

Pemerintah menjamin kebijakan ini hanya berlaku untuk beras impor agar tidak merugikan petani lokal yang sedang memasuki masa panen raya pada Maret hingga April. Gugus tugas khusus juga dibentuk untuk memantau harga pupuk urea dan NPK yang ikut naik akibat konflik global.

"Meskipun harga kebutuhan pokok saat ini masih stabil, batas harga tetap diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap spekulasi harga di masa mendatang," kata Menteri Perdagangan Cristina Roque, dilansir Manila Standard.

Danilo V. Fausto, Presiden Kamar Pertanian dan Pangan Filipina Inc., menilai kebijakan ini menguntungkan konsumen tanpa mengganggu harga beli gabah petani, sekaligus dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

Guna meringankan beban operasional, pemerintah menyiapkan dana bantuan darurat sebesar 20 miliar peso Filipina (Rp5,61 triliun). Sebanyak 1 miliar peso Filipina (Rp280,68 miliar) dialokasikan khusus melalui Departemen Pertanian untuk subsidi bahan bakar nelayan dan bantuan pupuk bagi petani.

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan tunai sebesar 2.300 peso Filipina (Rp645,57 ribu) yang didistribusikan mulai awal April melalui kartu kredit khusus. Bantuan ini diharapkan menjaga modal kerja produsen pangan di tengah mahalnya harga bahan bakar.

Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah sedang mempertimbangkan penangguhan PPN bahan bakar dan penguatan kerja sama antarnegara (G2G) untuk pengadaan bahan pertanian murah. Pemerintah optimistis bantuan langsung dan kebijakan batas harga ini dapat membantu masyarakat melewati masa kritis selama 30 hari ke depan.