Jakarta, IDN Times - Pemerintah Filipina resmi menaikkan upah minimum bagi pekerja swasta di wilayah Metro Manila mulai pertengahan Juli 2026. Kebijakan ini diputuskan oleh dewan upah regional untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Keputusan tersebut memicu tanggapan dari berbagai kalangan di ibu kota. Meski demikian, pemerintah menyatakan siap mengawasi penerapan aturan baru ini agar berjalan lancar di lapangan.
Pemerintah Filipina menyetujui penyesuaian upah minimum harian bagi pekerja swasta di National Capital Region (NCR). Nilai kenaikan ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dewan upah di wilayah tersebut.
Melalui aturan baru ini, upah harian untuk sektor non-pertanian naik sebesar 85 peso (Rp24,77 ribu). Kenaikan tersebut juga berlaku bagi pekerja di sektor pertanian, industri jasa, dan ritel.
Sementara itu, upah minimum harian untuk usaha mikro dengan maksimal 15 pekerja naik menjadi 743 peso (Rp216,55 ribu). Sebelumnya, standar upah untuk sektor ini adalah 658 peso (Rp191,78 ribu).
"Sesuai arahan Presiden Marcos, kami menaikkan upah pekerja di Metro Manila agar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan 1,1 juta penerima upah harian," ujar Menteri Tenaga Kerja Francis Tolentino, dikutip dari Philippine News Agency.
Pemerintah membagi pemberian tambahan upah ini menjadi dua tahap. Langkah ini diambil agar kebijakan baru tersebut tidak memberatkan keuangan operasional perusahaan.
Tahap pertama sebesar 60 peso (Rp17,48 ribu) mulai berlaku pada 19 Juli 2026. Sementara itu, sisa kenaikan sebesar 25 peso (Rp7,28 ribu) baru akan diberikan pada Januari 2027.
Mekanisme ini disepakati setelah pemerintah berunding dengan perwakilan pengusaha. Pemerintah berupaya menjaga daya beli buruh sekaligus kapasitas finansial dunia usaha di tengah naiknya biaya hidup.
Di sisi lain, asosiasi pengusaha khawatir kebijakan ini akan meningkatkan biaya produksi industri menengah ke bawah. Kenaikan tersebut dinilai dapat memengaruhi stabilitas usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja baru.
"Banyak usaha kecil dan menengah akan menghadapi tekanan biaya tambahan. Kondisi ini bisa memengaruhi keputusan rekrutmen karyawan, perluasan usaha, serta harga jual produk," kata Presiden Management Association of the Philippines, Donald Lim.
Kebijakan ini mendapat kritik keras dari serikat buruh terbesar di Filipina. Mereka menilai nominal kenaikan upah tersebut masih terlalu kecil dan memprotes sistem pembayaran yang dicicil.
Perwakilan buruh menegaskan bahwa penyedia kebutuhan pokok dan jasa komersial tidak pernah mengizinkan masyarakat untuk mencicil pembayaran.
"Kenaikan upah 85 peso (Rp24,77 ribu) secara dicicil ini tidak adil bagi buruh. Kami tidak bisa membayar tagihan listrik atau membeli bahan makanan dengan cara dicicil," tegas Pemimpin Koalisi Buruh Nagkaisa, Rene Magtubo.
Kelompok buruh lainnya menilai dewan upah regional gagal meningkatkan taraf hidup pekerja. Mereka menduga keputusan ini diambil secara tergesa-gesa untuk menjegal rancangan undang-undang upah nasional yang sedang dibahas di parlemen.