Gangguan Geopolitik, METI Desak Percepatan Transisi Energi Nasional

METI menilai transisi energi di Indonesia masih terhambat oleh belum kuatnya komitmen kebijakan. Hal tersebut dipengaruhi oleh dominasi energi fosil serta belum jelasnya insentif fiskal bagi sektor energi terbarukan.

Selain itu, mekanisme harga dan akses proyek bagi pihak swasta dianggap belum kondusif. METI menilai penetapan target energi saat ini belum sepenuhnya didasarkan pada kajian yang matang. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur, seperti penerapan skema feed-in tariff dan pelibatan METI dalam perumusan kebijakan sejak awal.

Untuk mempercepat proses tersebut, METI mengusulkan program jangka pendek bernama Green Fast Track. Program tersebut bertujuan mempercepat tender proyek energi terbarukan dengan pendekatan Supply Create Demand, perbaikan mekanisme pengadaan, serta revisi Perpres 112/2025.

METI juga menyiapkan model dokumen PJBL agar proses dari tender hingga penandatanganan selesai dalam waktu maksimal enam bulan.

Dari sisi pendanaan, METI mendorong pelipatgandaan investasi energi bersih melalui peningkatan kapasitas pinjaman bank, lembaga pendanaan multilateral, dan instrumen inovatif. Pemerintah juga diminta melakukan investasi masif pada kualitas jaringan listrik dan jalur transmisi antarpulau.

Sedangkan untuk jangka panjang, METI menekankan pentingnya stabilitas regulasi melalui pengesahan UU EBET guna membangun kepercayaan investor. Kolaborasi publik-swasta serta pengembangan tenaga kerja terampil di sektor energi juga menjadi poin utama dalam rekomendasi tersebut.

Arah kebijakan ke depan difokuskan pada percepatan pembangunan pembangkit sesuai prioritas RUPTL. Peningkatan jumlah proyek diharapkan menciptakan kompetisi sehat yang menghasilkan tarif lebih kompetitif.

Karena kepastian tarif menjadi kunci daya tarik investasi, METI memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dan PLN untuk merancang skema yang mendukung iklim investasi tersebut.

METI tengah menjalankan lima program utama, di antaranya Desa/Pulau Transisi Energi, rekomendasi untuk 100 GW, serta Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET). Inisiatif lainnya REBID untuk industri dan REBED untuk masyarakat di wilayah 3T juga terus didorong guna memperluas akses listrik berbasis teknologi.

Dalam hal teknologi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dinilai sebagai sektor yang paling matang di Indonesia. PLTA dianggap memiliki keunggulan pada kapasitas besar, tarif kompetitif, serta tingkat keandalan yang tinggi dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya.

Terkait posisi organisasi, METI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan PLN dan pemangku kepentingan lainnya. Zulfan memastikan organisasi tetap kredibel melalui proses audit internal dan pengawasan yang ketat.

"Secara internal, METI juga telah melalui proses audit dan memastikan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas berjalan dengan baik, sehingga posisi dan kredibilitas organisasi tetap terjaga," kata Zulfan.