Gantikan Sementara Edhy Prabowo, Luhut Langsung Panggil Jajaran KKP

Luhut yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengungkapkan, dia dan jajaran KKP akan melaksanakan rapat hari ini. Luhut meminta Sekjen KKP menyiapkan daftar pending issues yang perlu diputuskan oleh Menteri KP ad interim.

“Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada menteri," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, kantor KKP dipastikan kembali berjalan seperti biasa.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ditandatangani oleh Antam Novambar pada 25 November 2020.

“Kami pastikan, layanan terhadap masyarakat tetap berjalan,” kata Antam.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu malam, 25 November 2020. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, Edhy diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"KPK menetapkan tujuh orang tersangka sebagai penerima EP (Edhy), SAF, APM, SWD, AF, AM. Sebagai pemberi, SJT," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam.

Untuk pihak penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pihak pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.