Garuda Terlilit Utang Rp7,5 Triliun, Pemerintah Cari Solusi
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan membantu Garuda Indonesia yang terlilit utang US$500 juta atau sekitar Rp7,5 triliun, dengan masa jatuh tempo Juni 2020. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk membantu Garuda.
"Lead-nya dari Kementerian BUMN. Kami kerja sama terus. Kami sedang memikirkan beberapa alternatif, utamanya untuk sukuk. Kami mencari solusi untuk bantu Garuda, masih in progress. Kami bersama Kementerian BUMN sedang memikirkan jalan keluar untuk Garuda," kata Luky dalam teleconference, Jumat (8/5).
1. Garuda bernegosiasi untuk pembayaran sewa
Sebelumnya, PT Garuda Indonesia Tbk melakukan negosiasi untuk menunda pembayaran sewa pesawat akibat tekanan keuangan di tengah pandemik COVID-19. Apalagi biaya dari sewa itu selama ini dinilai cukup tinggi.
"Contoh 777 (Boeing) kami bayar setiap bulan US$1,6 juta. Kami sudah negosiasi dari lama. Hari ini kami punya kesempatan bagus untuk negosiasi karena harga pasar hanya US$800 ribu per bulan," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam RDP dengan Komisi VI, Rabu (29/4).
2. Garuda juga meminta diskon tarif sewa
Tak hanya itu, perseroan juga meminta diskon tarif sewa kepada pihak lessor atau perusahan sewa guna. Irfan mengatakan pihaknya juga menunda pembayaran kepada pihak ketiga seperti PT Angkasa Pura, PT Pertamina, dan PT Airnav Indonesia. Hal itu guna mempertahankan keberlangsungan bisnis Garuda Indonesia secara grup.
"Kalau ada masalah di Garuda pasti akan ada masalah di GMF AeroAsia, Aerofood ACS, Aerotrans, dan lainnya. Ini magnitude total hampir 25 ribu karyawan sehingga kami harus pastikan Garuda Indonesia tetap berlangsung, jadi kami tunda pembayaran kepada pihak ketiga," ujarnya.
3. Garuda juga akan restrukturisasi utang jatuh tempo
Perusahaan transportasi pelat merah itu juga tengah mengkaji restrukturisasi utang jatuh tempo senilai US$500 juta. Utang denominasi dolar AS tersebut akan jatuh tempo pada Juni 2020.
"Kami ada sedikit masalah, mungkin publik juga tahu kalau kami ada jatuh tempo sekitar US$500 juta sehingga kami butuh bantuan keuangan relaksasi dari perbankan," ucapnya.
