Gebrakan Perdana Bos BKPM, Percepat Penghentian Ekspor Bijih Nikel

28 Okt 2019, 19:45 WIB

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah bersama pengusaha nikel mulai besok (29/10), sepakat untuk menghentikan ekspor bijih nikel atau ore. Kesepakatan itu tercapai usai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama para pengusaha nikel rapat bersama.

"Atas kesadaran bersama. Maka hari ini secara formal kesepakatan bahwa yang seharusnya ekspor ore selesai 1 Januari 2020 mulai hari ini kita sepakati tidak ekspor ore. Ini tidak atas dasar surat negara tapi atas dasar kesepakatan bersama (verbal, red). Dimana ini kesepakatan dari asosiasi nikel dan pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (28/10).

1. Demi kedaulatan tambang

Unsplash.com/Badibanga Roger

Bahlil menegaskan bahwa kesepakatan ini sudah sesuai kajian dan pertimbangan bersama. Dia ingin Indonesia lebih berdaulat khususnya di sektor pertambangan.

Sebab, selama ini ekspor bijih nikel dinilai tidak menguntungkan. Ditambah lagi, beberapa pabrik pemurnian dan pengolahan tambang nikel atau smelter bakal semakin banyak yang beroperasi. Sehingga, bijih nikel lebih baik dioptimalkan di dalam negeri.

"Ini lahir atas dasar kajian, kita sayang negara ini, kita ingin berdaulat mengelola hasil buminya untuk menghasilkan nilai tambah," tegas Bahlil.

Mantan Ketua Hipmi itu juga ingin menjamin keberlangsungan bisnis investor serta pengusaha dalam negeri. "Investor kita harus menjamin kepastian bisnis di negara kita dan kita harus jaga pengusaha dalam negeri juga," tambahnya.

2. Solusi penghentian ekspor

IDN Times/ Helmi Shemi

Sebagai solusi atas penghentian ekspor ini, maka pengusaha bakal menyerap bijih nikel dari para eksportir. Para pengusaha ini juga bakal membeli bijih nikel dengan harga internasional Tiongkok.

"Ore yang sudah ada sampai bulan Desember akan dibeli pengusaha yang sudah mempunyai smelter dengan harga tetap internasional Tiongkok dikurangi pajak dan biaya transhipment," tutur Bahlil.

Soal berapa jumlah yang bakal diserap, Bahlil belum bisa memastikannya. Namun dia menjamin semua bakal diserap pengusaha. "Saya pastikan akan ditampung (pengusaha)," imbuhnya.

3. Pengusaha tegaskan sepakat

IDN Times/Hana Adi Perdana

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Perusahaan Pengolahan dan Peleburan Indonesia (AP3I), Prihadi Santoso, menegaskan bahwa para pengusaha sepakat secara verbal dengan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel. Menurut dia, potensi bijih nikel Indonesia yang sangat besar harus bisa dioptimalkan di dalam negeri, bukan luar negeri.

"Kita lihat indonesia sebagai negara nomor satu yang punya cadangan nikel harus dikelola dengan baik. Kita ingin NKRI ini makin berkibar. Bahwa kita harus waktunya stop ekspor dan dikelola dalam negeri," ungkap Prihadi.

4. Larangan ekspor bijih nikel

ilustrasi pertambangan (Unsplash.com/Shane McLendon)

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memastikan larangan ekspor bijih nikel akan dipercepat, dari sebelumnya pada 2022 menjadi 1 Januari 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM menyebut cadangan nikel saat ini ada di angka 698,88 juta ton. Cadangan akan digunakan untuk kebutuhan smelter dalam negeri kira-kira 90 juta ton antara tahun 2019 hingga 2021.