Gempa NTT, PU Prioritaskan Pemeriksaan Rumah Sakit-Fasilitas Publik
- Kementerian PU mempercepat pendataan dan pemeriksaan bangunan layanan publik terdampak gempa di NTT.
- Tim pemeriksa diperkuat menjadi 14 personel untuk memeriksa bangunan di Labuan Bajo, Ruteng, dan wilayah lain.
- Pemeriksaan sarana air minum, perbaikan jaringan pipa, serta pendataan pengungsian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pendataan dan pemeriksaan bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bangunan masih aman digunakan serta menentukan kebutuhan penanganan dan perbaikan.
Bangunan yang menjadi bagian dari pelayanan dasar masyarakat menjadi prioritas pemeriksaan, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).
1. Sebanyak 14 personel periksa bangunan terdampak gempa
Dampak gempa NTT. (Dok. Kementerian PU) Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah personel untuk mempercepat pemeriksaan bangunan terdampak gempa.
Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan memperkuat tiga personel yang sudah berada di lapangan, sehingga total terdapat 14 personel yang memeriksa bangunan terdampak.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah itu, tim bergerak ke Ruteng dan wilayah lain untuk memeriksa bangunan terdampak gempa. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan atau perbaikan bangunan.
2. Jaringan air bersih yang rusak mulai diperbaiki
Fasilitas air bersih. (Dok. Kementerian PU) Selain bangunan, Kementerian PU memeriksa sarana dan prasarana air minum di Nagekeo, Ende, dan Sikka sejak dua hari terakhir. Pemeriksaan meliputi instalasi pengolahan air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, dan tampungan air.
Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dalam pendataan.
Tim juga langsung menangani sarana yang mengalami gangguan. Salah satunya adalah perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende.
Sebanyak 10 personel tambahan dijadwalkan berangkat dari Kupang pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan memeriksa dan menangani sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo.
Kementerian PU menyiapkan tiga mobil tangki air (MTA) di Nagekeo. Sebanyak dua unit sudah berada di lokasi, sedangkan satu unit merupakan pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, tersedia 16 hidran umum (HU). Ada delapan unit yang merupakan dukungan untuk penanganan saat ini dan delapan lainnya merupakan pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Di Kupang, dua mobil tangki air dan satu truk tinja masih disiagakan untuk kebutuhan penanganan bencana.
3. Pos pengungsian didata untuk kebutuhan air bersih
Fasilitas air bersih. (Dok. Kementerian PU) Kementerian PU juga mendata pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi. Jika diperlukan, sarana air minum dapat dimobilisasi dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan mengutamakan sistem penyediaan air minum atau PDAM jika jaringan tersedia dan berfungsi. Jika jaringan perpipaan terganggu atau belum tersedia, dukungan dapat diberikan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana lain sesuai kebutuhan. Pengiriman sarana air bersih dan sanitasi akan dilakukan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan selama masa tanggap darurat.
