Istana: Prabowo Direncanakan Kunjungi NTT usai Gempa Magnitudo 7,7
- Presiden Prabowo Subianto masih direncanakan mengunjungi NTT setelah gempa berkekuatan 7,7 Magnitudo.
- Pemerintah memprioritaskan penanggulangan gempa selama masa tanggap darurat karena kunjungan presiden memerlukan persiapan.
- Kemensos menyiapkan Rp13,2 miliar, dapur umum, dan santunan korban, sementara DPR mendorong relokasi anggaran.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sedang direncanakan untuk bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah wilayah tersebut diguncang gempa magnitudo (M) 7,7 pada Sabtu (15/8/2026).
Prasetyo mengatakan, pemerintah saat ini fokus untuk menanggulangi gempa NTT selama masa tanggap darurat ini. Sebab, kunjungan presiden juga membutuhkan persiapan yang matang.
"Sedang direncanakan. Sedang direncanakan, tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa kadang-kadang memang di masa-masa awal itu kondisi di lapangan bukan kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
1. Istana monitor penanggulangan gempa NTT
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi (dok. Sekretariat Negara) Meski begitu, politikus Gerindra itu menegaskan, pemerintah terus memonitor penanggulangan gempa NTT. Menteri teknis, Basarnas hingga BNPB secara rutin melaporkan perkembangan di NTT.
Pemerintah pusat turut mengapresiasi solidaritas pemerintah daerah atas nama kemanusiaan terhadap korban bencana di NTT dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan.
"Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah," kata dia.
2. Kemensos siapkan Rp13,2 Miliar untuk gempa NTT
Tim SAR gabungan evakuasi korban gempa NTT (Dok. Tim SAR) Kementerian Sosial (Kemensos) menggelontorkan anggaran sebesar Rp13,2 miliar untuk penanganan gempa NTT yang mencakup dukungan logistik, tindak lanjut penyaluran bantuan, operasional dapur umum, serta rencana santunan korban. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi salah satu prioritas Kemensos selama masa tanggap darurat.
“Yang paling penting kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dapur umum kita siapkan, logistik terus kita gerakkan, dan tim di lapangan terus melakukan asesmen. Kita bekerja bersama pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), TNI/Polri, dan seluruh unsur yang ada untuk memastikan warga mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” kata Gus Ipul kepada wartawan.
Sejauh ini, Kemensos telah mendirikan dapur umum di tiga wilayah terdampak, antara lain di wilayah Manggarai, Sikka, dan Nagekeo. Tiga titik tambahan selanjutnya direncanakan di Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Ende, sehingga dukungan dapur umum akan menjangkau enam wilayah. Untuk operasional dapur umum selama tujuh hari, Kemensos menyiapkan anggaran indikatif sekitar Rp5,16 miliar.
Selain logistik dan permakanan, Kemensos menyiapkan santunan bagi 54 korban meninggal dunia masing-masing Rp15 juta atau total Rp810 juta. Santunan juga direncanakan bagi 199 korban luka masing-masing Rp5 juta dengan total Rp995 juta. Penyaluran dilakukan setelah proses pendataan, verifikasi, dan validasi.
3. DPR minta ada realokasi anggaran untuk gempa NTT
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI (IDN Times/Amir Faisol) Sebelumnya, DPR RI menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi berkekuatan M 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR beserta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan menteri terkait lainnya untuk bertolak ke NTT. DPR mendorong pemerintah melakukan relokasi anggaran yang dianggap perlu untuk penanggulangan bencana NTT.
"Pimpinan DPR juga telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR RI beserta menteri keuangan dan menteri terkait lainnya untuk berangkat ke NTT, untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang dianggap perlu," kata Dasco saat memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8).
