Genjot Inklusi Keuangan Daerah, BRIDS Gelar Edukasi Pasar Modal
- BRIDS mendukung akselerasi inklusi keuangan dan pasar modal bersama OJK dan BEI
- 518 TPAKD terbentuk hingga Maret 2024, dengan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 85,10%
- OJK melakukan komitmen meningkatkan kapasitas anggota TPAKD dalam literasi dan inklusi keuangan
Jakarta, IDN Times - BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) mendukung program akselerasi inklusi keuangan dan pasar modal, yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dukungan dilakukan melalui pembekalan seputar pasar modal dan investasi kepada perwakilan anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Indonesia di Jakarta.
1. BRIDS berkomitmen tingkatkan literasi dan inklusi keuangan di pasar modal
Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo mengatakan, Perseroan berterima kasih kepada OJK dan BEI yang telah mempercayai BRIDS untuk mendukung proyek strategis nasional di bidang edukasi. Ini dilakukan dengan memberikan pembekalan kepada tim TPAKD agar ke depannya dapat menyelenggarakan program kerja literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal.
“BRIDS berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal di Indonesia melalui berbagai program edukasi yang berkelanjutan, serta tentunya melalui kolaborasi dengan regulator dan lembaga terkait. Sebagai bentuk penerapan misi Perseroan untuk fokus kepada pengembangan pasar ritel dan untuk terus memberikan nilai tambah bagi investor di Indonesia,” kata Laksono dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).
2. Per Maret, ada 518 TPAKD terbentuk
TPAKD merupakan forum koordinasi yang terdiri dari pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan (LJK) dan akademisi, yang dibentuk untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Adapun hingga 31 Maret 2024 tercatat telah terbentuk sebanyak 518 TPAKD, dengan rincian 34 TPAKD pada tingkat provinsi dan 484 tingkat kabupaten/kota.
Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK Tahun 2022, diketahui bahwa tingkat inklusi keuangan nasional sudah mencapai 85,10 persen. Namun demikian, khusus di sektor pasar modal masih berada di kisaran angka 16,13 persen. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan nasional adalah 49,68 persen, namun demikian, di sektor pasar modal masih berada pada angka 4,11 persen.
3. Perlu extraordinary effort untuk tingkatkan literasi dan inklusi keuangan
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menuturkan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen OJK untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para anggota TPAKD yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.
"Sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan akan terus dikoordinasikan di Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, yang merupakan forum yang sangat penting dan krusial dalam upaya mempercepat akses keuangan” jelas Friderica.
Lebih lanjut, Friderica menekankan perlunya extraordinary effort untuk dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara nasional, terkhusus pada sektor pasar modal. Friderica juga berharap, melalui kegiatan ini anggota TPAKD dapat menyusun program kerja yang berfokus pada pemanfaat produk dan layanan keuangan pasar modal dengan sebaik-baiknya.
