Insentif Kesehatan Lambat Cair, Sri Mulyani: Sudah 4,68 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (IDN Times/Hana Adi Perdana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan serapan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai 4,68 persen. Angka itu lebih besar dari yang dipaparkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo beberapa waktu lalu dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.
"Update mengenai PEN untuk kesehatan (sudah) mencapai 4,68 persen," kata Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (29/6).
Sebelumnya, angka penyerapan PEN yang disebut Jokowi dalam sidang kabinet itu baru mencapai 1,53 persen.
1. Update serapan anggaran PEN lainnya
Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)Selain sektor kesehatan, dia pun memberi update terbaru penyaluran insentif di bidang lain yakni untuk perlindungan sosial telah mencapai 34,06 persen, bidang sektoral pemda sebesar 4 persen, UMKM sebesar 22,74 persen, insentif usaha 10,14 persen.
"Tapi ini karena ada penempatan dana pada Himbara pembiayaan korporasi belum ada realisasi," ucapnya.
Sebagai informasi, anggaran PEN yang mencapai Rp695,2 triliun dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun. Anggaran sektor kesehatan itu ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 sebesar Rp65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp5,90 triliun, santunan kematian Rp0,30 triliun, bantuan iuran JKN Rp3,00 triliun, gugus tugas COVID-19 Rp3,50 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.
Baca Juga: Jokowi Sesalkan Anggaran Kesehatan Rp75 T Baru Diserap 1,53 Persen
2. Jokowi sorot Menkes soal kecilnya serapan anggaran kesehatan
Editor’s picks
Dok. Biro Pers KepresidenanDiberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kinerja menterinya selama pandemik virus corona atau COVID-19 melanda Indonesia. Ia menilai para menterinya itu belum bisa bekerja cepat dan tak ada progres dalam kinerja mereka. Itu diungkapkan Jokowi saat memberikan arahan di sidang kabinet paripurna pada Kamis, 18 Juni lalu.
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
Jokowi menilai, nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya penyerapan belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung oleh mantan Wali Kota Solo ini adalah soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.
"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," ujar Jokowi.
3. Jokowi ingin penyaluran dana bansos diselesaikan 100 persen
Menteri Sosial RI Juliari P Batubara menyerahkan Bansos Sembako Presiden RI kepada Keluarga Besar FKPPI, Selasa (16/6) Dok. Kemensos)Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyoroti penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Jokowi, proses penyaluran bansos tersebut sudah lumayan, tapi dia meminta harusnya kinerja menterinya lebih dari itu.
"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," ungkap Jokowi.
Baca Juga: Anggaran PEN Bengkak Jadi Rp677,2 T untuk Penanganan Virus Corona
Berita Terkini Lainnya
