Persoalan Fundamental UMKM Bukan Pembiayaan tapi Serbuan Barang Impor
- Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan masalah utama pertumbuhan UMKM bukan lagi pembiayaan, melainkan pasar domestik yang terganggu oleh banjir produk impor murah.
- Pemerintah didorong membuat kebijakan lintas kementerian untuk membatasi impor dan mensterilkan pasar agar produk lokal punya ruang bersaing lebih sehat.
- Penyaluran KUR 2025 mencapai Rp270 triliun kepada 4,58 juta debitur, namun kontribusi kredit UMKM masih rendah dibanding korporasi besar di sektor perbankan nasional.
Jakarta, IDN Times – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, persoalan utama pertumbuhan UMKM saat ini bukan lagi pada akses pembiayaan, melainkan pada kondisi pasar domestik yang dinilai belum sehat.
Menurut dia, dalam dua dekade terakhir dukungan terhadap UMKM terus menguat, mulai dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan, hingga penyediaan fasilitas produksi. Namun, laju pertumbuhan sektor ini masih relatif stagnan.
“Problem hari ini bukan pada akses produksi atau pembiayaan. Itu sudah meningkat dan didukung pemerintah, perbankan, kampus, serta swasta, tapi kenapa pertumbuhan UMKM masih landai? Karena masalahnya ada di pasar,” ujar Maman dalam Diskusi Media (DM FWUMKM) dengan tema Mengawal Momentum UMKM Naik Kelas di Tengah Rekor Penyaluran KUR di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).
1. Akses pasar banyak produk impor
Ia menilai permasalahan mendasar pada akses pasar yang terdisrupsi oleh produk-produk impor. Akibat maraknya produk impor tersebut seluruh upaya peningkatan kapasitas UMKM yang diberikan pemerintah menjadi tidak berjalan optimal.
“Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Sebagus apapun mereka dibantu hari ini sehingga mereka bisa produksi tapi mereka nggak bisa jual barang. Pasar kita dipenuhi barang impor,” kata Maman.
2. Perlunya kebijakan terpadu lintas sektor
Banjirnya produk impor inilah yang sebenarnya menjadi persoalan fundamental yang membuat UMKM sulit naik kelas. Untuk itu sudah saatnya permasalahan importasi yang begitu masif harus dilakukan pembatasan dengan melibatkan semua pihak.
Maman mendorong adanya kebijakan terpadu lintas kementerian, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pihak terkait lainnya untuk melakukan sterilisasi pasar domestik agar produk lokal kembali mendapatkan ruang.
Di sisi lain, ia juga menyinggung tingginya biaya layanan platform digital yang menjadi salah satu kanal utama pemasaran UMKM. Mahalnya charging fee bagi UMKM saat menjual produk online membuat daya saing mereka juga semakin kecil.
“Untuk itu kami terus mendorong kebijakan dengan lintas Kementerian/Lembaga untuk amankan pasar domestik, agar intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa lebih optimal dampaknya,” katanya.
3. Realisasi KUR 2025 capai Rp270 triliun
Ia memaparkan, sejak KUR digulirkan pada 2007, total kredit perbankan telah mencapai Rp8.149 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM sebesar Rp1.580 triliun atau 19,4 persen, sedangkan kredit non-UMKM mencapai Rp6.569 triliun atau 80,6 persen.
"Khusus pada 2025, realisasi penyaluran KUR tercatat Rp270 triliun kepada 4,58 juta debitur. Rinciannya, sebanyak 2,75 juta merupakan debitur baru dan 1,54 juta debitur telah naik kelas atau graduasi," tegasnya.
Meski penyaluran kredit terus meningkat, Maman menilai persoalan mendasar justru berada di sisi permintaan. Ia menyebut pasar domestik “kotor” akibat membanjirnya barang impor murah, termasuk yang masuk secara ilegal.
4. Muncul fenomena under invoicing
Fenomena under invoicing juga disebut memperparah kondisi tersebut. Praktik ini terjadi ketika nilai ekspor dari negara mitra tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan data impor Indonesia.
“Misalnya impor kita tercatat 100, tetapi dari China nilai ekspornya 900. Artinya, ada 800 yang tidak tercatat dan membanjiri pasar domestik,” ujarnya.
Maman menilai persoalan ini tidak semata berdampak pada penerimaan negara, tetapi telah menjadi problem sosial dan struktural. Produk UMKM yang seharusnya menjadi penopang ekonomi rakyat justru tertekan oleh derasnya arus barang impor.
"Kita seperti masuk lingkaran setan, saling menyalahkan kementerian atau program KUR. Padahal kuncinya ada pada pasar domestik yang harus dibenahi dan disterilkan,” tegasnya.
Maman juga menyoroti ketimpangan besar antara kredit untuk sektor UMKM dan non-UMKM di luar KUR. Total kredit perbankan nasional mencapai Rp8.149 triliun, namun Rp6.569 triliun di antaranya atau 80,6 persen justru malah mengalir ke sekitar 50 korporasi besar. Ia mencatat bahwa kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan nasional baru 19,4 persen, jauh dari target 25 persen.
“Kita mencatat hari ini kredit untuk UMKM selama ini baru mencapai 19,4 persen. Masih ada sekitar enam persen yang belum mampu dipenuhi,” pungkasnya.
Sementara itu Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan, tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia tidak hanya terkait impor, tetapi juga masalah pembiayaan yang serius.
Menurutnya, permodalan menjadi kendala utama karena tingginya suku bunga perbankan dan persyaratan agunan yang memberatkan, sehingga banyak pelaku UMKM terpaksa menggunakan modal sendiri.
