Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal Iuran Pengelolaan Lingkungan rumah susun atau apartemen yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kabar ini bermula dari munculnya surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.
Lantas, apakah benar PPN akan dikenakan?
Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP, Muchamad Arifin, mengatakan kebijakan pengenaan PPN terhadap IPL bukan hal yang baru, karena DJP mengatur komponen apa saja yang dibebaskan PPN.
Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas lmpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar Daerah Pabean.
Menurutnya dalam PP sudah jelas, komponen apa saja yang dikecualikan dari PPN, namun jasa yang dikeluarkan oleh pihak apartemen dan dipengelola oleh apartemen tidak termasuk dari yang dikecualikan.
Ia mencontohkan listrik dan air menjadi komponen yang dibebaskan dari PPN, namun apabila penghuni rumah susun atau apartemen dikenakan tarif lebih besar maka biaya tersebut telah ditambahkan oleh pengelola apartemen.
"Misalnya tagihan listriknya 50, terus kemudian ditambah lagi senilai biaya tertentu. Bayarnya jadi 70 sampai 80, kan ada selisih itu. Kalau misalnya invoice-nya dipisah maka yang terutang sebenarnya jasanya saja," katanya dalam Media Gathering, Kamis (26/9/2024).
Menurutnya, sistem pungutan PPN IPL sama dengan PPN yang dikenakan pedagang ke konsumen. Ia mengatakan IPL dikenakan pajak sebenarnya sudah lama diterapkan, namun penghuni tidak sadar atas faktur pembayarannya.
"Pengelola (apartemen) menerbitkan faktur dan dia harus mungut PPN, sama kayak jual buku kalau PPN yang nanggung pembeli. Di medsos seolah-olah ini aturan baru akan diterapkan pada penghuni apartemen. Padahal (penghuni) enggak nyadar aja, enggak ada aturan baru kok itu," tegasnya.
Dalam surat undangan yang disampaikan kepada para pengelola apartemen, Kanwil DJP Jakarta Barat mengagendakan kegiatan sosialisasi PPN atas jasa pengelolaan/service charge. Surat itu berupa undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar. Berikut bunyi surat tersebut.
"Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai," bunyi surat tersebut dikutip Kamis (25/9/2024).