Wajib Tahu! Ini 5 Alasan Kenapa Bank Indonesia Harus Independen

2. Isi undang-undang yang mengatur independensi BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (Tangkapan Layar Bank Indonesia)

Dalam UU tersebut pada Pasal 4 ayat 2 disebutkan sebagai berikut:

"Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU tersebut"

Independensi BI dipertegas pada Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi

"(1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap
pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8; (2) Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan
tugasnya"

Sementara yang dimaksud tugas BI pada Pasal 8 mencakup: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasi Bank.

3. Bebas dari pengaruh politik khususnya jelang pemilu

Petugas mengecek kesiapan logistik Pemilu 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dilansir dari Economic Help, dengan bank sentral seperti BI independen harus bebas dari kepentingan politik dan bisa menjaga inflasi tetap rendah. Karena pemerintah cenderung membuat keputusan yang buruk tentang kebijakan moneter. Secara khusus, mereka cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan politik jangka pendek.

Jelang pemilu biasanya ada godaan untuk menurunkan suku bunga. Dengan begitu maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Perekonomian yang kuat memudahkan partai yang berkuasa untuk terpilih kembali. Namun, pelonggaran kebijakan moneter ini dapat menyebabkan ekonomi tumbuh lebih cepat daripada tingkat tren jangka panjang yang mengarah pada tekanan inflasi.

4. Kontrol inflasi dari kesewenangan pemerintah

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Dilansir dari Management Study Guide, jika keputusan mengenai ekonomi dapat diambil oleh pemerintah, mereka hanya akan mengambil keputusan populis. Misalnya, pemerintah dapat memutuskan untuk memberikan perawatan kesehatan gratis dan tunjangan pensiun meskipun mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Intinya adalah jika pemerintah diberikan kendali atas ekonomi, mereka mungkin menggunakan pencetakan uang sembarangan yang pada akhirnya akan menyebabkan keruntuhan ekonomi.

5. Memisahkan kebijakan moneter dari pemerintah yang berkuasa

ilustrasi. IDN Times/Ita Malau

Bank sentral harus independen untuk bisa memisahkan kebijakan moneter dari pemerintah guna menjaga kesehatan keuangan negara.

Dalam banyak kasus di dunia, pemerintah gemar melakukan proyek populis meskipun proyek semacam itu tidak didukung oleh fundamental ekonomi. Contoh kasus pembangunan stadion olahraga yang dibangun untuk Olimpiade di Yunani dan untuk Piala Dunia FIFA di Brasil. Dalam kedua kasus tersebut, pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam deficit spending, tetapi justru melakukannya.

Deficit spending sendiri adalah suatu kebijakan di mana pada suatu periode arus pengeluaran lebih besar dari pada arus penerimaan pajak.

Baca Juga: Revisi UU Bank Indonesia: OJK Gagal Melakukan Fungsi Pengawasan Bank?