Mengenal Adverse Selection, Ketimpangan Informasi yang Rugikan Pasar

Adverse selection terjadi akibat dominasi informasi pada satu pihak, yang berujung pada pengambilan keputusan berisiko atau kurang menguntungkan. Untuk menekan risiko ini, industri asuransi memetakan kelompok masyarakat berisiko tinggi lalu membebankan tarif lebih mahal.

Perusahaan asuransi jiwa memprosesnya lewat tahapan underwriting guna menilai kelayakan pemohon beserta besaran preminya. Dalam proses tersebut, penilai risiko (underwriter) memeriksa tinggi dan berat badan, status kesehatan saat ini, riwayat medis pribadi dan keluarga, pekerjaan, hobi, rekam jejak berkendara, hingga kebiasaan merokok.

Data ini menentukan tingkat risiko kesehatan pemohon serta potensi klaim yang harus dibayar perusahaan. Dari situ, perusahaan menetapkan penerbitan polis dan tarif premi yang sepadan.

Keunggulan informasi juga bisa berada di tangan penjual. Sebuah perusahaan dapat menerbitkan saham bernilai terlampau tinggi (overvalued) yang merugikan pembeli. Hal serupa terjadi ketika penjual mobil bekas menyembunyikan kerusakan demi mendongkrak harga jual.

Asimetri informasi ini mendongkrak biaya transaksi bagi konsumen sekaligus menurunkan tingkat konsumsi akibat keraguan terhadap kualitas produk. Ketimpangan tersebut bahkan berpotensi menutup akses bagi konsumen yang tak mampu menjangkau informasi tepercaya.

Dampak buruknya juga mengintai kesehatan konsumen. Informasi yang keliru atau produk cacat bisa membahayakan fisik. Selain itu, keengganan mengonsumsi obat-obatan penting akibat persepsi risiko yang salah turut merugikan konsumen.

Kondisi ini membuat kelompok berisiko tinggi justru lebih ganjur membeli polis dan membayar premi mahal. Jika penanggung menerapkan premi rata-rata tetapi pelanggan berisiko tinggi mendominasi, perusahaan bakal menanggung kerugian finansial akibat membengkaknya pembayaran klaim.

Guna menutupi potensi klaim, penanggung menaikkan premi bagi pemegang polis berisiko tinggi. Pembalap mobil membayar asuransi jiwa lebih mahal, tarif asuransi kendaraan di area rawan kejahatan melonjak, dan perokok menanggung premi asuransi kesehatan lebih tinggi. Dampaknya, pelanggan berisiko rendah cenderung enggan membeli asuransi karena biayanya mahal.

Contoh kentara terjadi saat perokok mengaku sebagai bukan perokok demi mengamankan polis. Tindakan menyembunyikan status perokok ini memicu penetapan tarif premi yang merugikan manajemen risiko penanggung.

Manipulasi serupa muncul pada asuransi kendaraan. Pemohon kerap menyantumkan alamat domisili di area aman dari kejahatan, padahal bertempat tinggal di kawasan rawan tindak kriminal. Risiko pencurian maupun kerusakan kendaraan di kawasan rawan jelas jauh lebih tinggi dibanding area yang aman.

Ketimpangan informasi dapat ditekan melalui pertukaran data yang lebih terbuka antarpihak. Kehadiran internet mempermudah akses informasi konsumen dengan biaya minim. Ulasan pengguna (crowd-sourced) serta tinjauan dari bloger atau situs khusus membantu memperingatkan pembeli mengenai potensi masalah kualitas produk.

Pemberian garansi oleh penjual turut memangkas risiko. Konsumen dapat menguji fungsi barang dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikannya tanpa sanksi jika ditemukan cacat. Regulasi seperti Lemon Laws pada industri mobil bekas serta pengawasan otoritas seperti Food and Drug Administration (FDA) juga menjamin keamanan dan efektivitas produk.

Sementara itu, penanggung menekan risiko dengan mewajibkan pemeriksaan paramedis, memeriksa rekam medis dari praktik dokter, serta mengevaluasi riwayat kesehatan keluarga pemohon. Cara ini melengkapi data medis yang tidak diungkapkan pemohon secara mandiri.

Moral hazard (bahaya moral) merupakan risiko ketika salah satu pihak bertransaksi tanpa itikad baik atau memberikan rincian palsu terkait aset, kewajiban, maupun kapasitas kreditnya.

Meski sama-sama berakar dari asimetri informasi, kedua konsep ini memiliki perbedaan waktu terjadinya. Adverse selection berlangsung sebelum kesepakatan terjadi antara pembeli dan penjual, sedangkan moral hazard muncul setelah kesepakatan terjalin.

Sebagai gambaran di sektor perbankan investasi, kepastian adanya bantuan penyelamatan (bailout) dari pemerintah mendorong karyawan bank mengambil risiko secara berlebihan demi mengincar bonus besar. Mereka tetap mengambil langkah berisiko tinggi karena mengetahui bank bakal diselamatkan jika investasi tersebut gagal.