Hormati Keputusan Jokowi, GAPKI Harap Larangan Ekspor Migor Tidak Lama
Jakarta, IDN Times - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengaku menghormati keputusan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang melarang ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya seperti minyak goreng (olein).
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi menyatakan, para pengusaha yang ada di GAPKI mafhum dengan tujuan pelarangan ekspor CPO dan segala turunannya tersebut.
"Kami memahami arahan Presiden RI untuk segera tercapai melimpahnya ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat," ucap dia dalam keterangan resmi kepada IDN Times, Jumat (29/4/2022).
1. GAPKI jalin komunikasi dengan pemangku kepentingan
Sejalan dengan hal tersebut, Tofan menyampaikan bahwa GAPKI telah menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan guna bisa menghadirkan minyak goreng terjangkau buat masyarakat.
"Saat ini, kami sedang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit baik di sektor hulu maupun hilir termasuk BULOG, RNI dan BUMN lainnya untuk secara maksimal melaksanakan arahan dari Presiden RI agar tercapainya ketersediaan minyak goreng sesuai dengan harga yang ditetapkan di masyarakat," paparnya.
2. GAPKI antisipasi dampak pelarangan ekspor ke petani kelapa sawit
Di sisi lain, GAPKI juga berkomunikasi dengan petani kelapa sawit guna menyampaikan kondisi terkini perihal larangan ekspor tersebut kepada mereka.
Hal itu lantaran mau tidak mau larangan ekspor CPO dan turunannya bakal berdampak kepada petani kelapa sawit.
"Kami juga terus berkomunikasi dengan asosiasi petani kelapa sawit untuk menyampaikan situasi terkini di industri kelapa sawit pasca kebijakan pelarangan ekspor CPO serta mengambil langkah-langkah untuk antisipasi dampaknya bagi petani kelapa sawit," tutur Tofan.
3. Larangan ekspor CPO dan turunannya diharapkan tidak berkepanjangan
Kendati mendukung dan menghormati langkah pemerintah, GAPKI berharap agar larangan ekspor CPO dan turunannya tidak dilakukan secara berkepanjangan.
Tofan mengatakan, seluruh masyarakat dan pelaku industri sawit nasional saat ini sedang menunggu adanya tindakan lanjutan dari pemerintah agar permasalahan ini bisa secepatnya tertangani dengan baik.
"Pelarangan total terhadap ekspor CPO dan seluruh turunannya, apabila berkepanjangan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan tidak hanya perusahaan perkebunan, refinery dan pengemasan, tetapi juga jutaan pekebun sawit kecil dan rakyat.