Indonesia Percepat Aksesi OECD, Fokus Lingkungan dan Digital
- Indonesia memasuki tahap tinjauan teknis dalam proses aksesi keanggotaan OECD.
- Fokus utama tinjauan teknis adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital.
- Aksesi OECD diharapkan membawa perubahan struktural dalam tata kelola ekonomi dan investasi nasional.
Jakarta, IDN Times – Indonesia resmi memasuki tahap tinjauan teknis dalam proses aksesi menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Tahap ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar dan instrumen hukum OECD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah kini mendalami sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan kesiapan Indonesia.
“Hingga saat ini, fokus utama tinjauan teknis adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital. Bidang-bidang ini didahulukan karena kompleksitas dan peran pentingnya dalam membangun ketahanan nasional menghadapi tantangan perekonomian global,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (11/12/2025).
1. Langkah percepatan aksesi
Airlangga menjelaskan, Indonesia telah mengajukan initial memorandum aksesi OECD pada tahun lalu. Kini, prosesnya bergerak ke tahapan teknis yang lebih mendalam.
“Minggu ini, tim Sekretariat OECD yang dipimpin oleh Deputy Secretary General melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung percepatan aksesi Indonesia dalam rangka persiapan tinjauan teknis,” ujarnya.
Untuk memperkuat fondasi kelembagaan, pemerintah menetapkan Keppres Nomor 30 Tahun 2025 sebagai amandemen Keppres Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Aksesi OECD. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan struktur tim dengan Kabinet Merah Putih.
Selain itu, platform digital INA-OECD juga diperbarui. Platform ini berfungsi sebagai ruang koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam percepatan aksesi.
2. Proses aksesi OECD masuk dalam RPJPN
Pemerintah menegaskan, aksesi OECD bukan sekadar upaya diplomatik, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan nasional. Proses ini telah masuk dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, terutama pada Program Prioritas Asta Cita Diplomasi dan Diplomasi Ekonomi.
Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, sinkronisasi kebijakan diharapkan membawa perubahan struktural yang signifikan dalam tata kelola ekonomi, investasi, dan tata regulasi nasional.
“Tujuannya adalah menghadirkan kebijakan lebih baik demi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” ujar Airlangga.
Pemerintah berharap standar OECD mempercepat reformasi dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.
3. Diharapkan hasilkan kebijakan konkret untuk tingkatkan kualitas hidup
Airlangga menegaskan aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) diharapkan menghasilkan kebijakan konkret yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Tujuannya adalah menghadirkan kebijakan lebih baik demi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” bebernya.
Seluruh proses aksesi, kata Airlangga, dilakukan dengan transparan dan melibatkan koordinasi erat antara Tim Nasional, Sekretariat OECD, dan negara-negara anggota.
Ia juga menegaskan bahwa keanggotaan OECD akan membantu Indonesia menavigasi dinamika global yang semakin kompleks.
“Di tengah ketidakpastian global, keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan membantu menavigasi dinamika multilateralisme dan multipolarisme yang terjadi di tingkat global,” tutur Airlangga.
Meski ekonomi nasional masih terdampak tekanan global, termasuk perang dagang, pemerintah terus memperkuat perjanjian perdagangan internasional dan reformasi struktural.
“Indonesia kini terlihat sangat jelas di kancah global, seiring dengan reformasi dan modernisasi ekonomi, termasuk arahan Presiden untuk terus melakukan debottlenecking, debirokratisasi, dan percepatan reformasi,” papar Airlangga.
