Ini Kriteria PNS yang Tidak Berhak Terima THR dan Gaji ke 13

30 Mar 2023, 15:02 WIB

ilustrasi THR (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah tahun ini kembali memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara (ASN), namun tidak semua pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkannya.

Namun tidak semua mendapatkan THR, ada beberapa kategori yang tidak mendapatkannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2023 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.

Adapun Aparatur negara yang mendapatkan THR dan gaji ke-13 termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Sementara itu, pada Pasal 5 beleid tersebut menyebutkan bahwa tidak semua aparatur negara berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13.

"PNS atau ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain tidak berhak mendapatkan THR maupun gaji ke-13 pada tahun ini. Selain itu, aparatur negara yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga tidak berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13,"ucap beleid tersebut.

1. Guru dan dosen dapat tunjangan profesi

ilustrasi guru mengajar di sekolah (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

Selain itu, untuk tahun ini bagi ASN guru maupun dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) maupun tambahan penghasilan maka akan menerima 50 persen tunjangan profesi guru (TPG) serta 50 persen tunjangan profesi dosen. Para ASN daerah juga akan mendapatkan hal serupa di mana akan mendapatkan tambahan penghasilan berupa 50 persen.

2. Komponen THR dan Gaji ke-13

ilustrasi THR (IDN Times/Aditya Pratama)

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi:

PNS
PPPK
Prajurit TNI
Anggota Polri
Pejabat Negara
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik

Terdiri atas:

Gaji pokok;
Tunjangan keluarga
Tunjangan pangan
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
50 persen (lima puluh persen) tunjangan kinerja yang akan disesuaikan berdasarkan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya

Sementara itu, untuk Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DAERAH (APBD) bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:

Gaji pokok;
Tunjangan keluarga;
Tunjangan pangan;
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
Serta diberikan tambahan penghasilan paling banyak 50 persen (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tukin masih 50 persen

Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah memutuskan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 kepada PNS, TNI, Polri dan Pensiunan yang akan meliputi komponen gaji pokok, tunjangan melekat (jabatan dan keluarga), dan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 50 persen. Aturan tukin ini sama seperti tahun lalu atau belum kembali seperti prapandemik COVID-19.

Ketentuan mengenai THR ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Ketentuan ini juga akan mengatur pemberian gaji ke-13 untuk para ASN.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan penanganan COVID-19 memang sudah cukup terkendali. Namun pemulihan ekonomi dinilai masih menghadapi tantangan global yang tidak pasti, terutama dalam bentuk pelambatan ekonomi global, kondisi geopolitik, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung tetap.

"Maka kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini," ujarnya dalam Konferensi Pers, Rabu (29/3/2023).