Investasi Swasta dan Manufaktur Harus Jadi Mesin Ekonomi Semester II
- Ekonom Trimegah Fakhrul Fulvian menilai semester II 2026 harus mendorong investasi swasta, terutama manufaktur dan pertambangan, karena belanja pemerintah tidak bisa menopang pertumbuhan jangka panjang.
- Ekonomi tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, tetapi manufaktur yang menyumbang sekitar 18,5 persen PDB hanya tumbuh 0,88 persen kuartalan dan 4,52 persen tahunan.
- Sektor pertambangan terkontraksi 1,64 persen tahunan saat harga komoditas tinggi; Fakhrul menekankan kepastian RKAB dan regulasi untuk mengatasi hambatan produksi, investasi, serta ekspor.
Jakarta, IDN Times - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai fokus kebijakan ekonomi pada semester II 2026 perlu bergeser dari sekadar mengandalkan belanja pemerintah untuk menopang pertumbuhan menjadi mendorong kembali investasi sektor swasta, terutama di sektor manufaktur dan pertambangan.
Menurutnya, akselerasi belanja pemerintah memang berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen pada kuartal II 2026. Namun, strategi tersebut tidak bisa menjadi tumpuan jangka panjang karena ruang fiskal pemerintah terbatas.
"Indonesia memerlukan dukungan dari sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa hanya ditopang oleh belanja pemerintah," ujar Fakhrul.
1. Manufaktur perlu kembali menjadi motor industrialisasi nasional
Fakhrul mengatakan, manufaktur perlu kembali menjadi motor industrialisasi nasional, sementara sektor pertambangan membutuhkan kepastian regulasi agar mampu memanfaatkan momentum tingginya harga komoditas global. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja negara, tetapi juga ditopang oleh ekspansi dunia usaha. Menurutnya, meski ekonomi Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen, kualitas pertumbuhannya masih perlu diperkuat.
"Belanja pemerintah berhasil menjaga momentum ekonomi, tetapi pada saat yang sama kita melihat sektor swasta belum sepenuhnya kembali menjadi motor pertumbuhan. Dalam jangka pendek pemerintah memang dapat menjadi penyangga ekonomi, tetapi dalam jangka panjang pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya penggerak ekonomi nasional," kata Fakhrul.
2. Perlambatan sektor manufaktur mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia
Dia menilai kondisi tersebut tercermin dari kinerja sektor manufaktur yang masih lemah. Industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hanya tumbuh 0,88 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq) dan 4,52 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan sejumlah sektor jasa yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi.
Padahal, sektor manufaktur menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap PDB nasional. Karena itu, perlambatan pada sektor ini akan sangat memengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Fakhrul mengatakan, lemahnya kinerja manufaktur bukanlah hal yang mengejutkan karena telah tercermin dari data Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia yang selama beberapa bulan terakhir berada di zona kontraksi.
"Data PDB kuartal II mengonfirmasi sinyal yang sudah lebih dulu diberikan oleh PMI. Dunia usaha manufaktur masih menghadapi tekanan permintaan dan ketidakpastian sehingga ekspansi sektor industri belum mampu kembali menjadi penggerak utama ekonomi," ujarnya.
3. Sektor manufaktur di kuartal II alami kontraksi
Selain manufaktur, Fakhrul juga menyoroti kontraksi sektor pertambangan yang terjadi ketika harga berbagai komoditas global masih berada pada level yang relatif tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan dan penggalian masih mengalami kontraksi sebesar 1,64 persen secara tahunan pada kuartal II 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama sektor pertambangan saat ini bukan berasal dari harga komoditas, melainkan dari sisi produksi dan kepastian berusaha.
"Ketika harga komoditas sedang tinggi tetapi produksi justru belum mampu tumbuh, berarti terdapat hambatan struktural yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang paling sering disampaikan pelaku usaha adalah pentingnya kepastian RKAB dan kepastian regulasi agar investasi maupun produksi dapat berjalan lebih optimal," katanya.
Fakhrul mengingatkan Indonesia berpotensi kehilangan peluang untuk memaksimalkan manfaat dari tingginya harga komoditas global apabila hambatan produksi tidak segera diatasi.
"Momentum harga komoditas tidak berlangsung selamanya. Justru ketika harga sedang mendukung, Indonesia harus mampu meningkatkan produksi, ekspor, dan investasi. Kepastian kebijakan menjadi sama pentingnya dengan tingginya harga komoditas," ujar Fakhrul.
