Iuran Naik, BPJS Kesehatan Tak Perlu Suntikan Dana Pemerintah Lagi

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani menegaskan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Dapat kami sampaikan di 2020, sesuai tarif PBI pemerintah telah menambung tambahan alokasi mencapai Rp 20 triliun, sehingga belanja untuk JKN 2020 RP 40 triliun lebih, ini tentu kebijakan dan perbaikan jaminan kesehatan untuk masyarakat," jelas dia.

Askolani menyebutkan, estimasi pada 2020 untuk BPJS Kesehatan tidak ada suntikan dana seperti yang dilakukan pada 2019 dan tahun sebelumnya.

Utang BPJS Kesehatan sendiri menurut Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf ada Rp14 triliun per tahun 2019. Utang tersebut akan di carry over alias dibayar tahun ini.

Anas optimistis tahun 2020 mencatatkan surplus sebesar Rp17,3 triliun. Lalu pada tahun 2021 akan terjadi surplus sebesar Rp12 triliun. Angka itu lebih rendah dari proyeksi tahun 2020.

Sebagai informasi, untuk menutup defisit, mulai 1 Januari 2020, pemerintah memutuskan menaikkan 100 persen iuran BPJS Kesehatan. Keputusan ini tertuang dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dengan kenaikan ini, maka besar iuran yang harus dibayarkan menjadi Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.