Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan, dirinya terus memperbarui data mengenai gas LPG 3 kg yang sempat langka.
Ia mengklaim, laporan mengenai persebaran gas LPG 3 kg secara berkala diterima setiap dua jam sekali.
"Hampir setiap dua jam sekali laporan masuk ke saya," kata dia di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil memastikan, sudah tidak ada lagi laporan mengenai gas LPG subsidi tersebut tidak terdistribusi. Bahkan, LPG yang biasa disebut gas melon itu sudah sampai di tingkat pengecer yang kini namanya jadi subpangkalan.
"Saya dapat memastikan bahwa LPG itu tidak ada lagi menyangkut dengan, mungkin tidak sampai di tingkat pengecer atau sub pangkalan. Semuanya sudah masuk," tegas dia.
Sebelumnya, Bahlil sempat melarang pengecer untuk menjual LPG 3 kg. Namun, kebijakan tersebut dibatalkan Prabowo dengan menginstruksikan agar pengecer tetap diperbolehkan menjual LPG 3 kg.
Bahlil sendiri mengakui, pemerintah kesulitan mengontrol harga gas LPG tiga kilogram.
Bahkan, ia mendapat laporan ada warung eceran yang menjual gas LPG 3 kg seharga Rp25 ribu. Padahal seharusnya, dengan bantuan subsidi pemerintah, harga jual ke masyarakat cuma Rp15 ribu.
"Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari 5 ribu. Artinya satu tabung harusnya cuman 15 ribu krn subsidi negara per tabung itu Rp36 ribu," ucap Bahlil saat sidak ke pangkalan LPG di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025) pagi.
"Artinya kalau (dijual) Rp25 ribu kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran," sambungnya.
Oleh sebab itu, saat ini pemerintah berupaya melakukan penataan terkait sistematis pasokan dan pembelian dari Pertamina, agen, pangkalan, hingga ke masyarakat.
Menurut Bahlil, pasokan dari Pertamina hingga agen masih bisa dikontrol oleh pemerintah. Baik dari segi konsumen maupun harga jual.
Namun yang menjadi masalah, pemerintah kesulitan mengontrol gas LPG subsidi itu saat terdistribusi ke warung pengecer. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini berupaya membenahi regulasi agar subsidi gas LPG 3 kg bisa tepat sasaran.
"Kalau dari pangkalan ke pengecer, nah pengecer ini yang gak bisa Pertamina kontrol, harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri, itulah lahir aturan ini untuk pengecer. Sementara kita waktu kemarin aturannya kita batasi beli di pangkalan. Tapi apakah kemudian pengecer ini tidak kita libatkan? Kita libatkan karena mereka garda terdepan yang menghubungkan pangkalan dan masyarakat," ucap dia.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan, hubungan partainya dengan Partai Gerindra tetap solid, meskipun sempat muncul polemik terkait kebijakan penyaluran LPG tiga kilogram atau gas melon.
Idrus meyakini upaya pihak tertentu untuk mengadu domba kedua partai akan sia-sia.
"Saya katakan apa pun usaha mereka untuk mengadu domba, apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan, itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa," kata Idrus di Jakarta, Jumat (6/2/2025).
Idrus menambahkan, hubungan antara Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tetap harmonis, meskipun kebijakan terkait penyaluran LPG sempat menjadi sorotan publik.
"Saya katakan tadi, antara Pak Dasco dengan Pak Bahlil hubungannya, suasana kebatinannya tidak hanya cair, ya, tidak hanya cair, tetapi juga produktif dan sudah dibuktikan," ujarnya.
Dia juga menilai Bahlil yang merupakan Menteri ESDM memiliki karakter kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Presiden Prabowo Subianto, yakni berani menghadapi persoalan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.
Idrus mengatakan, Bahlil sosok pemimpin yang tak cuci tangan dalam polemik LPG 3 kg. Bahkan, Bahlil langsung menemui rakyat dan pasang badan terhadap kebijakan yang diputuskan.
"Nah, ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, kan, begitu," ucapnya.