Bahlil: Potensi Subsidi Gas LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran Capai Rp26 T
- Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kerugian besar negara dari subsidi gas LPG 3 kg mencapai Rp26 triliun.
- Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan uang negara sampai ke masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan, pihaknya harus mengambil kebijakan pengecer dijadikan sub pangkalan karena melihat kerugian besar dari gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg yang telah disubsidikan negara.
Ia menjelaskan, negara selama ini telah mensubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat Indonesia, yaitu BBM, listrik, dan gas LPG. Khusus gas LPG, dalam satu tahun negara menyubsidi hingga Rp87 triliun.
Bahlil mengatakan, ada tiga titik celah oknum bisa melakukan cawe-cawe permainan gas LPG, salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau. Ia memprediksi, potensi kerugian yang dialami negara dari kasus subsidi gas LPG 3 kg tidak tepat sasaran mencapai Rp26 triliun.
"Jika kita asumsikan loss-nya, total ada 25 sampai 30 persen, kali Rp87 triliun, itu sama dengan Rp25 sampai Rp26 triliun, bayangkan! Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya," kata Bahlil dalam keterangan persnya, Sabtu (8/2/2025).
"Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat," sambungnya.
1. Bahlil jelaskan penyebab subsidi tidak tepat sasaran
Bahlil mengatakan, saat awal menjabat sebagai menteri, ia mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai program subsidi ini rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas.
Dengan subsidi yang diberikan oleh negara sebesar Rp36 ribu, kata dia, harga gas melon per tabung menjadi Rp12 ribu. Dengan harga awal itu, Pertamina membawa gas melon ke agen dengan harga Rp12.750.
Selanjutnya, kata Bahlil, dari agen ke pangkalan, harga per tabung seharusnya maksimal hanya Rp15 ribu. Selama ini, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena memang terlacak oleh aplikasi, artinya sudah tertata dengan baik oleh sistem.
Namun belum ada sistem yang memantau harga gas LPG 3 kg dari pengecer ke masyarakat. Akibatnya, ada pengecer yang menjual Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per tabung.
"Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang gak ada sistem, gak ada aplikasi yang bisa memantau," kata Bahlil.
2. Pemerintah angkat warung pengecer jadi subpangkalan LPG 3 Kg
Sebelumnya, Bahlil memastikan, pemerintah mengangkat warung pengecer alias kelontong jadi subpangkalan gas LPG 3 kg. Sesuai arah Presiden, warung pengecer dijadikan subpangkalan sejak Selasa (4/2/2025).
"Atas arahan Pak Presiden, yang pertama adalah semua supplier kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub-pangkalan," ucap dia saat menyambangi pangkalan LPG di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.
3. Warung pengecer diangkat jadi subpangkalan agar tepat sasaran
Bahlil menuturkan, kebijakan itu dibuat agar LPG yang mendapat subsidi dari pemerintah bisa tepat sasaran. Pemerintah akan memberikan fasilitas berupa aplikasi. Pihaknya mencatat, ada sekitar 370 ribu supplier yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini.
"Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama subpangkalan," tuturnya.
"Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apa pun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM," ucap dia.
