Jakarta, IDN Times – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-35 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 3-5 Agustus 2026.
Forum tahunan tersebut tak hanya menjadi agenda konsolidasi organisasi, tetapi juga wadah merumuskan rekomendasi strategis dunia usaha yang akan disampaikan langsung kepada Presiden.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, Rakerkonas tahun ini memiliki arti penting karena berlangsung di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang memengaruhi dunia usaha. Kondisi tersebut akan menjadi fokus utama berbagai diskusi yang melibatkan pengusaha dari seluruh Indonesia.
Ia menegaskan, Rakornas bukan sekadar agenda internal organisasi, melainkan forum untuk menghasilkan masukan konkret bagi pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Yang paling penting dari Rakorkonas ini bukan hanya agenda organisasi, tetapi outcome berupa rekomendasi strategis yang akan kami sampaikan kepada pemerintah. Harapan kami, hasilnya juga bisa kami sampaikan langsung kepada Bapak Presiden," katanya dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Shinta menjelaskan, tekanan terhadap dunia usaha saat ini datang dari berbagai arah secara bersamaan. Mulai dari nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp18.200 per dolar AS dan masih bertahan di atas Rp18.000 per dolar AS pada Juli 2026.
Di sisi lain, biaya logistik nasional masih mencapai 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara lain di kawasan. Berbagai hambatan tersebut semakin membatasi ruang gerak pelaku usaha.
"Ketika seluruh tekanan ini datang bersamaan, perusahaan kehilangan ruang untuk menghadapi kenaikan biaya," beberr Shinta, menegaskan.
Selain itu, sinyal pelemahan sektoral mulai membayangi kinerja ekonomi pada kuartal II 2026. Hal ini tercermin dari penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di level 46,9, terendah sejak Juni 2025. Sementara itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga mengalami penurunan menjadi 52,9 pada Juni 2026.
Meski angka IKI masih menunjukkan sektor manufaktur berada dalam fase ekspansi, tren penurunan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat optimisme pelaku industri mulai tergerus.
"Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan dari sisi produksi serta perlambatan permintaan pasar," ujar Shinta.
Selain menyoroti hal itu, di level global, Shinta membeberkan pascakonflik geopolitik di Timur Tengah, harga minyak dunia sempat melonjak hingga sekitar 120 dolar AS per barel, setelah kembali turun ke kisaran 70-80 dolar AS per barel di akhir Juni kembali ke meningkat ke 100 dolar AS per barel.
Namun menurutnya, persoalan utama bagi pelaku usaha bukan semata angka harga minyak, melainkan sulitnya memproyeksikan biaya logistik, distribusi, dan produksi di tengah ketidakpastian yang berlangsung terus-menerus.
"Hampir seluruh negara saat ini menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia. Perbedaannya terletak pada seberapa cepat kebijakan di masing-masing negara mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha, sehingga tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar," ujar Shinta.
Dengan demikian, Apindo mendorong percepatan penyelesaian dan implementasi berbagai perjanjian perdagangan internasional, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
"Apindo memandang tantangan ekonomi tidak cukup hanya dijawab melalui diagnosis. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan, penyelesaian hambatan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, serta kolaborasi yang berorientasi pada implementasi solusi," ucap Shinta.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum APINDO, Sanny Iskandar, memaparkan bahwa sepanjang satu tahun terakhir APINDO menjalankan tujuh program strategis: agenda ketenagakerjaan, advokasi kebijakan, Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, agenda utilisasi perjanjian perdagangan internasional.
"Rakerkonas bukan forum seremoni, tapi ruang pertanggungjawaban dan penajaman arah kerja ke depan,” imbuh Sanny.