Jepang Minta AS Tak Rugikan Tokyo soal Aturan Tarif Baru

Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Ryosei Akazawa, menemui Sekretaris Perdagangan AS, Howard Lutnick, untuk menyampaikan keberatan terkait rencana kenaikan pajak impor. Jepang mendesak agar produk-produk mereka tidak dimasukkan dalam aturan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 15 persen yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintah AS. Langkah ini diambil karena Jepang sangat khawatir kenaikan biaya tersebut akan memukul keuntungan industri otomotif dan baja, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi negara mereka.

Jepang berargumen, sebagai mitra terdekat dan investor terbesar di AS, mereka berhak mendapatkan pengecualian. Jepang ingin memastikan pajak yang diterapkan tidak lebih tinggi dari kesepakatan yang sudah dibuat pada tahun 2025 lalu. Usai pertemuan selama dua jam tersebut, Ryosei Akazawa memberikan pernyataan tegas kepada media.

"Kami meminta dengan tegas agar produk Jepang tidak terkena kenaikan pajak impor menjadi 15 persen. Kami juga menekankan, Jepang tidak boleh dirugikan lebih besar daripada kesepakatan yang sudah kita setujui tahun lalu," ujarnya, dilansir Investing.

Masalah ini muncul setelah AS memberlakukan pajak impor global sementara sebesar 10 persen pada 24 Februari 2026, yang kini terancam naik menjadi 15 persen. Jepang merasa keberatan jika pajak baru tersebut ditumpuk di atas aturan yang sudah ada, karena hal itu akan melanggar kesepakatan sebelumnya. Jika tarif ini tetap diberlakukan, harga mobil asal Jepang di AS diperkirakan akan melonjak tajam dan kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Hingga saat ini, pihak AS belum memberikan janji pasti mengenai pengecualian tersebut dan hanya menyatakan komitmen untuk terus bekerja sama.

Pemerintah Jepang terus memperkuat posisi tawar mereka dengan menjanjikan investasi besar senilai 550 miliar dolar AS (Rp9,3 kuadriliun) untuk membangun berbagai proyek energi dan teknologi di AS hingga tahun 2029. Menteri Akazawa dan Sekretaris Lutnick baru saja meninjau kemajuan tahap pertama investasi senilai 36 miliar dolar AS (Rp610,1 triliun), yang mencakup pembangunan fasilitas gas alam besar di Ohio untuk mendukung pusat data kecerdasan buatan. Jepang berharap investasi besar ini bisa menjadi jaminan agar produk-produk mereka tetap mendapatkan keringanan pajak impor dari pemerintah AS.

Dalam kerja sama ini, Jepang sepakat, 90 persen keuntungan proyek akan tetap berada di AS, sementara Jepang hanya mengambil 10 persen sebagai pengembalian modal. Sekretaris Perdagangan AS, Howard Lutnick menjelaskan, kesepakatan ini sangat menguntungkan pihaknya.

"Donald Trump bisa memilih proyek yang ia inginkan, lalu Jepang akan membiayainya untuk kita. Jika mereka tidak mau mendanai proyek itu, maka pajak impor produk mereka akan langsung naik tinggi keesokan harinya. Jadi, ini adalah kesepakatan yang sangat mudah dijalankan," kata Lutnick, dilansir The Japan Times.

Saat ini, fokus pembahasan berlanjut pada persiapan tahap kedua investasi yang bernilai sekitar 15 triliun yen (Rp1,6 kuadriliun). Salah satu agenda utamanya adalah pengembangan reaktor nuklir generasi terbaru melalui kerja sama dengan perusahaan Westinghouse Electric Co.

Proyek nuklir ini dianggap sangat strategis karena selain menyediakan energi, juga akan menciptakan banyak lapangan kerja baru di AS. Jepang menekankan, kesediaan mereka mengalirkan modal dalam jumlah besar ini seharusnya dibalas dengan aturan perdagangan yang stabil dan tidak berubah-ubah, agar para pengusaha memiliki kepastian dalam menjalankan bisnis mereka.

Pertemuan antara Menteri Akazawa dan Sekretaris Lutnick menjadi bagian penting dari persiapan kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, ke AS. Rencananya, Takaichi akan bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada 19 Maret 2026. Pertemuan puncak ini diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat kerja sama keamanan dan ekonomi kedua negara. Selain itu, kunjungan tersebut juga akan menjadi ajang pengumuman resmi mengenai proyek investasi tahap kedua serta kejelasan akhir mengenai status pajak impor bagi produk Jepang.

Pemerintah Jepang berusaha keras menunjukkan hubungan mereka dengan AS adalah kemitraan yang sangat spesial dan berbeda dari negara lain. Hal ini sangat penting di tengah situasi politik dan keamanan di kawasan Asia yang semakin rumit.

"Kami akan terus bekerja sama secara erat untuk memastikan kunjungan Perdana Menteri Takaichi membuahkan hasil yang produktif dan menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang dan AS adalah mitra yang sangat istimewa," ujar Akazawa.